Penyelenggara Pemilu dan Pemda Harus Aktif Sinergikan Data Kependudukan

12-07-2022 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat pertemuan dengan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Kakanwil BPN Kepri, Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri, Ketua KPU Kepri, serta Ketua Bawaslu Kepri, Kepri, Senin (11/7/2022). Foto: Prima/Man

 

Menyambut Pemilu Tahun 2024, berbagai macam tahap persiapan terus digalakkan guna mendukung kelancaran perhelatan politik lima tahunan ini, salah satunya pemutakhiran data pemilih. Terkait hal ini, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan perlu adanya pencocokan antara data di pemerintah daerah dengan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya kesadaran masyarakat untuk beradministrasi yang masih rendah, dapat memicu ketidakakuratan DPT nantinya.

 

“Contohnya misalnya ada anggota keluarga yang meninggal, belum tentu keluarganya memiliki kesadaran  melaporkan kepada aparat pemerintah, baik itu ke desa maupun ke kelurahan. KPU Kepulauan Riau sudah baik sudah berkoordinasi dengan dinas pemakaman,” ujarnya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI bertemu dengan Wakil Gubernur Kepulauan Riau beserta jajaran, Kakanwil BPN Kepri, Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri, Ketua KPU Kepri, serta Ketua Bawaslu Kepri, Kepri, Senin (11/7/2022).

 

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, pihak penyelenggara Pemilu dan Pemerintah Daerah Kepulauan Riau perlu melakukan sinergi data DPT. Tak hanya itu, menurut Doli, perlu juga segera disosialisasikan kepada masyarakat terkait pentingnya pemutakhiran data kependudukan. 

 

“Harus ada terobosan yang lebih proaktif, pertama sinergi antara penyelengara pemilu dengan pemerintah daerah harus terbuka, yang kedua harus lebih aktif lagi jemput bola serta sosialisasi lagi ke masyarakat agar lebih sadar tentang administrasi kependudukan,” pungkas legislator dapil Sumatera Utara II tersebut. (pdt/sf)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...