Perlu Ada Inovasi Lembaga Keuangan Mikro

05-07-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno dalam rapat dengar pendapat umum Komisi XI DPR RI Selasa (5/7/2022). Foto: Oji/Man

 

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) perlu berinovasi menghadapi perkembangan zaman dan ketatnya persaingan industri keuangan. Salah satu LKM yang perlu berinovasi itu adalah koperasi. Selama ini koperasi selalu terbentur masalah permodalan.


Dalam rapat dengar pendapat umum Komisi XI DPR RI Selasa (5/7/2022), Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan, koperasi sebagai LKM memang perlu berinovasi untuk mengubah persepsi masyarakat sekaligus memberdayakan asetnya.


"Untuk membuat koperasi bisa dinamis, jumlah anggota yang bisa membuat koperasi diturunkan menjadi sembilan. Mengapa, supaya bisa memenuhi organ yang ada dalam koperasi, yaitu pembina, pengurus, dan pengawas," pandang Hendrawan.


Lebih lanjut legislator dapil Jateng X ini menyampaikan, masalah klasik dan krusial koperasi sejak dulu adalah permodalan. Untuk itu, sudah diperkenalkan konsep sertifikat modal koperasi. Politisi PDI Perjuangan itu menyebut dengan istilah one man one vote plus one share sebagai modal koperasi. "Kami ingin melepaskan masyarakat dari jerat rentenir," tandasnya. 


Dalam kesempatan yang sama Praktisi Keuangan Mikro dan Koperasi Ahmad Subagyo menilai koperasi dapat menjadi sebuah pilihan penyelamat ekonomi ke depan ketika terjadi krisis global jika dibangun serius dengan ekosistem yang memadai.


Dengan demikian diperlukan pengaturan yang lebih membangun ekosistem koperasi di Indonesia, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang antara lain akan mengatur koperasi dan lembaga keuangan mikro.

 

"Membangun ekosistem yang tidak hanya bicara tentang pengawasan koperasi, tetapi dibangun sebagai sebuah closed loop economic yang memang menjadi penahan kedua dari sistem ekonomi global. Kita butuh itu," terang Ahmad. (mh/aha)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...