Mayoritas Masyarakat Papua Dukung Pemekaran

22-06-2022 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di sela-sela rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Pemerintah dan DPD RI, di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6/2022). Foto: Arief/Man

 

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa sebagian besar masyarakat Papua mendukung adanya pemekaran wilayah di pulau cenderawasih itu. Hal tersebut terungkap dari berbagai audiensi dan sosialisasi saat melakukan Revisi Undang-Undang Otonomi khusus Jilid II.


"Dari proses yang kita lalui kesimpulannya mayoritas sebagian besar masyarakat Papua itu mendukung pemekaran," kata Doli di sela-sela rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Pemerintah dan DPD RI, di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6/2022).


Terkait adanya sebagian pihak yang menolak adanya pemekaran wilayah atau daerah otonomi baru, Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menilai hal itu sebagai sebuah hal yang biasa di era demokrasi ini.

 

Meski demikian, hal itu tak lantas menghentikan proses pembentukan Provinsi baru di Papua yang saat ini masih terus dibahas DPR RI dan Pemerintah, serta DPD RI. Pasalnya RUU Otonomi Khusus tersebut sudah disahkan menjadi undang-undang.


"Proses hukum yang biasa saja, semua orang, setiap masyarakat atau kelompok punya hak menolak dan mengajukan judicial review dan itu hal yang biasa. Pembahasan undang-undang yang lain kan selama memang begitu diundangkan itu kan sudah berlaku,"pungkasnya.


Sebagaimana diketahui, saat ini DPR tengah membahas penambahan tiga Provinsi Baru di tanah Papua, yakni Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. RUU daerah otonomi baru (DOB) tersebut sudah disahkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rapat pleno yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, dimana seluruh fraksi dalam rapat tersebut sepakat dengan RUU tentang tiga Provinsi tersebut. (ayu/aha) 

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...