Legislator Harap Pabrik Rokok di Pasuruan Bangun RS Khusus Paru-Paru

17-06-2022 / B.A.K.N.
Anggota BAKN DPR RI Bachrudin Nasori mengikuti peninjauan BAKN DPR RI ke PT Tri Sakti Purwosari Makmur, di Pasuruan, Selasa (14/6/2022). Foto: Ridwan/nvl

 

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Bachrudin Nasori meminta pabrik-pabrik rokok yang ada di Pasuruan, Jawa Timur, membangun rumah sakit yang fokus menangani persoalan paru-paru. Sebab, menurutnya, Pasuruan memiliki banyak pabrik rokok, baik berjenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) maupun Sigaret Kretek Mesin (SKM), yang peredarannya dan pengonsumsiannya dinikmati oleh seluruh warga Indonesia.

 

“Sehingga, banyak orang Indonesia yang terkena sakit paru-paru karena rokok yang dikonsumsinya tersebut. Jadi saya berharap ada rumah sakit besar khusus paru-paru di Pasuruan. Sehingga, nanti kalau ada warga yang kena sakit paru-paru yang berasal dari daerah lain karena akibat rokok, dapat dikirim ke sini,” ujar Bachrudin usai mengikuti peninjauan BAKN DPR RI ke PT Tri Sakti Purwosari Makmur, di Pasuruan, Selasa (14/6/2022).

 

Upaya membangun RS khusus paru-paru ini dapat dilakukan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau dana tanggung jawab sosial dari tiap pabrik-pabrik rokok yang ada di Pasuruan. Sebab, jika mengandalkan pembangunan rumah sakit melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tidak memungkinkan, dikarenakan ketidaklenturan aturan di dalamnya yang membatasi tiap-tiap alokasi penggunaan dananya.

 

“Jadi pabrik-pabrik rokok yang ada di Pasuruan ini bergabung. Sehingga, CSR ini bisa terkumpul untuk membangun rumah sakit paru-paru terbesar di Pasuruan. Kan tidak ada masalah karena tidak gunakan hasil cukai. Pengelolaan rumah sakit oleh mereka tapi digunakan untuk seluruh warga Indonesia,” jelas Bahrudin.

 

Selain dari aspek kesehatan, Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR RI ini juga berharap pemenuhan aspek kesejahteraan bagi warga lokal Pasuruan juga harus diperhatikan oleh pabrik rokok tersebut. “Jadi, jangan hanya mengeruk keuntungan dari warga Pasuruan saja karena tenaga kerja murah, tapi juga harus ada manfaat untuk orang lokal juga,” tutup legislator dapil Jawa Tengah IX itu. (rdn/sf)

BERITA TERKAIT
Dukung Swasembada dan ROA 1,5 Persen di 2025, Aset Idle Perhutani Harus Dioptimalkan
22-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor –Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sohibul Imam, menekankan pentingnya seluruh BUMN...
Herman Khaeron: Kerja Sama Perhutani Harus Transparan, Banyak Kawasan Tak Beri Benefit
21-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor –Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan kunjungan kerja BAKN ke kawasan Perhutani Sentul,...
BAKN DPR RI Desak Perhutani Perbaiki Tata Kelola, Tindaklanjuti Temuan BPK
21-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Perum Perhutani di Sentul, Bogor,...
Arjuni Sakir Ungkap Potensi Bias Pemeriksaan dalam Proses Penilaian Profesional BPKP
23-07-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksaan Keuangan dan...