Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara. Foto: Munchen/nvl

Data akurat yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS) bisa dijadikan landasan penting bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan publik. Untuk itu, peran BPS perlu diperkuat, salah satunya dengan perencanaan anggaran yang memadai.

"Peran dan fungsi BPS dalam menyajikan data dan informasi yang akurat akan berdampak pada program pemerintah dalam merancang rencana kerja pemerintah ke depan," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara saat menyampaikan pandangannya dalam rapat Komisi XI dengan BPS dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP), Kamis (16/6/2022). 

Peran BPS juga dipandang penting untuk ikut mendorong perbaikan iklim usaha dan investasi di Tanah Air. Komisi XI DPR tentu berkepentingan dengan penyajian data dan informasi BPS untuk melihat pertumbuhan ekonomi nasional dan indikator ekonomi lainnya. Rapat dengan BPS kali ini sebetulnya membahas rencana anggaran tahun 2023.

"Pada RAPBN 2023, pagu indikatif BPS direncanakan sebesar Rp6.406.746.280.000," ungkap Amir. Lebih lanjut politisi fraksi PPP itu bilang, besaran anggaran tersebut digunakan BPS untuk program dukungan manajemen Rp3,247 triliun lebih dan program penyediaan dan pelayanan informasi statistik Rp3,15 triliun lebih. 

Amir menyebutkan, rencana anggaran BPS dan LKPP tahun anggaran 2023 adalah meningkatkan kualitas belanja pada kementerian/lembaga untuk mendukung penguatan reformasi struktural dan fisik. Sementara itu, pagu indikatif LKPP 2023 direncanakan sebesar Rp2.222.123.000 yang digunakan untuk program dukungan manajemen Rp122,502 miliar lebih dan program pengadaan baran dan jasa nasional Rp77,719 miliar. (mh/aha)