Legislator Kritisi Target Satu Juta Jaringan Gas Belum Tercapai

13-06-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari. Foto: Oji/nvl

 

Program pembangunan satu juta jaringan gas bagi masyarakat hingga kini belum tercapai. Dirjen Migas, Kementerian ESDM terus dikritik atas program ini. Belum ada progres pembangunan jaringan gas yang luas. Semuanya masih dinilai biasa saja.

 

Demikian penilaian yang disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria, Senin (13/6/2022). Keseriusan Dirjen Migas ia pertanyakan dalam soal ini. Pada rapat dengan jajaran Kementerian ESDM, pekan lalu, Diah sempat mempertanyakan ini dan terus mencecar Dirjen Migas soal capaian pembangunan jaringan gas.

 

Dalam keterangan persnya, politisi PKS ini menyebut,  pemerintah masih menjalankan usaha yang sangat "receh" untuk mencapai satu juta target jaringan gas yang direncanakan. "Sampai kapan target tersebut bisa tercapai kalau pelaksanaan yang dilakukan masih biasa biasa saja," tulisnya.

 

Pada bagian lain, Diah juga menyerukan agar Dirjen Migas bersungguh-sungguh meningkatkan lifting Migas, menyusul temuan peningkatan cadangan Migas nasional. "Jangan sampai upaya kita tidak optimal dalam memaksimalkan cadangan tersebut," harapnya.

 

Peran Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM juga dipertanyakan. Idealnya, fungsi utama Inspektorat Jenderal adalah mengawasi pelaksanaan semua perencanaan di Kementerian ESDM. Misalnya, inspektorat harus mengawasi pembangunan jaringan satu juta jaringan gas yang belum tercapai dan temuan cadangan Migas untuk peningkatam lifting. (mh/aha) 

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...