Saadiah Uluputty Pertanyakan Komitmen KKP Wujudkan Maluku Lumbung Ikan Nasional
Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty. Foto : Arief/mr
Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty mempertanyakan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mewujudkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (MLIN). Pasalnya, hingga kini, program kerja MLIN masuk dalam Usulan Penambahan Anggaran tahun 2023, bukan dalam Alokasi Anggaran Belanja KKP tahun 2023. Dirinya khawatir, MLIN hanya menjadi sekadar janji belaka.
“Ini kan janji Presiden (Joko Widodo) tahun 2016, saat berkunjung ke Maluku. Jika dilihat dari urgensi ini, maka apakah benar dimasukan ke dalam anggaran tambahan? Saya mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya Maluku disepelekan,” ungkap Saadiah saat ditemui Parlementaria di sela-sela Rapat Dengar Pendapat dengan jajaran Eselon I KKP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI itu menjelaskan, jika MLIN dimasukan ke dalam usulan penambahan anggaran, maka menandakan MLIN hanya bersifat usulan saja, bukan program kerja prioritas utama KKP. Sehingga, MLIN rentan terhadap pemotongan anggaran.
Padahal, terang Saadiah, Maluku telah memberikan kontribusi dengan menyumbangkan 4,66 juta ton per tahun di sektor perikanan tangkap. Angka tersebut merepresentasikan 37 persen dari total 12,5 juta potensi perikanan di Indonesia. Tentunya, kontribusi ini tidak boleh dinafikan oleh KKP. “Saya sampaikan, saya akan walk out apabila MLIN kemudian tidak masuk anggaran untuk Maluku ke dalam anggaran murni KKP,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia berharap KKP mendukung mewujudkan janji Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tersebut. Setidaknya, KKP berupaya mengintegrasikan sektor hilir berupa pengembangan industri dengan sektor hulu. Tidak hanya itu, dirinya mendorong pembangunan Ambon New Port. Pembangunan pelabuhan ini dinilai krusial sebagai bagian dari MLIN.
“Jadi MLIN ini wajib diakomodir, wajib dijaga, wajib dimasukan (ke dalam alokasi Anggaran Belanja KKP tahun 2023). Dan, KKP itu wajib mengamankan apa yang disampaikan oleh presiden,” pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Maluku tersebut. (ts/sf)
