Komisi V: Harus Ada Komitmen Penyelesaian Pembebasan Lahan Pembangunan 'Flyover' Buah Batu
Anggota Komisi V DPR RI Dedi Wahidi saat sesi foto bersama usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau Flyover Kopo, di Bandung, Jawa Barat, Jumat (3/6/2022). Foto: Singgih/nvl
Anggota Komisi V DPR RI Dedi Wahidi meminta agar adanya komitmen penyelesaian pembebasan lahan terkait rencana pembangunan Flyover Buah Batu-Kiaracondong yang merupakan titik baru usai pembangunan Flyover Kopo, agar anggaran yang sudah dialokasikan di APBN bisa dimanfaatkan secara maksimal.
“Ini kan sudah dianggarkan oleh APBN, namun tidak jadi karena pembebasan lahan belum selesai. Ke depan perlu ada komitmen dan kesepakatan, sehingga anggaran yang sudah dialokasikan oleh APBN tidak batal dilaksanakan karena penyelesaian tanah belum selesai,” ungkap Dedi usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau Flyover Kopo, di Bandung, Jawa Barat, Jumat (3/6/2022).
“Harus ada komitmen dan keseriusan dari pemerintah kota dan pemerintah provinsi untuk segera menyelesaikan pembebasan lahan, sehingga pembangunan Flyover Buah Batu-Kiaracondong bisa segera dilanjutkan,” imbuh politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Lebih lanjut, Dedi menyampaikan bahwa persoalan pembebasan tanah itu hal yang sering terjadi dalam setiap pembangunan infrastruktur. Oleh karenanya ia meminta agar komitmen dan keseriusan dalam pembebasan lahan harus diselesaikan agar anggaran yang sudah dialokasikan di APBN tidak dibatalkan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menyampaikan bahwa pembangunan Flyover Kopo dan rencana pembangunan Flyover Buah Batu mendapat alokasi anggaran di dalam RKA-K/L Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) TA 2022 cukup besar, yaitu Rp128,9 miliar untuk Flyover Kopo dan Rp200 miliar untuk Flyover Buah Batu.
“Dengan jumlah alokasi anggaran yang besar ini, jika tidak didahului dengan perencanaan yang matang, sasaran pembangunan dikhawatirkan tidak tercapai dengan optimal, dan dapat merugikan penggunaan keuangan negara,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut. (skr/aha)
