Maman Soroti Sinkronisasi Siskohat dengan PeduliLindungi

24-05-2022 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq di sela-sela pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dengan Kakanwil Kemenag Jawa Barat di Bandung, Jabar, Selasa (24/5/2022). Foto: Erman/Man

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menyoroti sinkronisasi data vaksinasi calon jemaah haji di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dengan data sertifikat Vaksin pada Aplikasi PeduliLindungi. Disampaikan Maman, sinkronisasi dari kedua aplikasi tersebut baru sekitar 28 persen.

 

“Saya juga heran, 28 persen itu angka yang sangat kecil. Mudah-mudahan ini masalahnya hanya sinkronisasi data saja, jangan sampai ia (calon jemaah haji) belum divaksin,” ucap Maman di sela-sela pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dengan Kakanwil Kemenag Jawa Barat di Bandung, Jabar, Selasa (24/5/2022).

 

Jika angka tersebut merujuk pada calon jemaah haji yang belum mendapatkan vaksin lengkap, sambung Maman, tentu saja akan menimbulkan permasalahan baru. “Kalau 28 persen itu adalah sinkronisasi data, kita agak sedikit tenang dan bisa dipacu dalam hal sinkonisasinya,” ujar Politisi fraksi PKB ini.

 

Terkait sinkronisasi data ini, Maman akan meminta konfirmasi langsung dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag RI juga kepada Kementerian Kesehatan. Apalagi ia seringkali menyampaikan bahwa sinkronisasi data adalah kunci suksesnya pemberangkatan jemaah haji Indonesia di masa pandemi ini.

 

“Sinkronsiasi data ini adalah kata kunci yang selalu saya ucapkan. Sinkronisasi antara Siskohat dan PeduliLindungi ini sangat penting, karena kebijakan luar negeri itu adalah otoritas negara yang bersangkutan dan tidak bisa kita tolak,” tegas wakil rakyat dapil Jawa Barat IX ini.

 

Di sisi lain, Maman menekankan agar pemerintah juga calon jemaah haji agar benar-benar mempersiapkan keberangkatan haji ini. Mengingat, ibadah haji ini dilaksanakan masih dalam ancaman pandemi Covid-19.

 

“Artinya, kesiap-siagaan kita termasuk pemerintah dan juga jemaah haji tetap dilakukan. Protokol kesehatan juga tetap diutamakan termasuk juga segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Misalnya ada jemaah yang kena Covid-19 di tanah suci Mekah/Madinah, kita juga sudah meninjau ke pusat kesehatan haji Indonesia baik itu di Mekkah atau Madinah,” tandasnya. (es/aha) 

BERITA TERKAIT
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...
Maman Imanulhaq Dorong Kemenag Perkuat PAUD Qu’ran
14-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperkuat posisi Pendidikan Anak Usia...
Legislator Komisi VIII Dorong Peningkatan Profesionalisme Penyelenggaraan Haji
30-07-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi VIII DPR RI Inna Amania menekankan pentingnya efektivitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hal...
Selly Andriany Ingatkan Pentingnya Harmoni Sosial Pasca Perusakan Rumah Doa di Sumbar
30-07-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Menanggapi insiden perusakan rumah doa umat Kristiani di Sumatera Barat, Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany...