Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina saat mengikuti penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat Kepri bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI dan Wali Kota Batam. Foto: Arief/nvl

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menilai penyaluran program kesejahteraan sosial di Provinsi Kepulauan Riau tidak bisa disamaratakan dengan program yang berada di Pulau Jawa maupun daerah lainnya. Menurutnya fokus program kesejahteraan sosial yang dijalankan Kementerian Sosial juga harus memperhatikan kondisi geografis kedaerahan di masing-masing wilayah, karena Indonesia merupakan daerah kepulauan.

“Kita dibukakan mata bahwa Kepulauan Riau adalah salah satu provinsi yang mempunyai wilayah yang berbatasan langsung dengan Vietnam, mereka mempunyai masyarakat yang sangat terpencil, fasilitas dan sarpras untuk urusan keagamaan dan pendidikan serta fasilitas kesejahteraan belum mumpuni. Tentu ini menjadi perhatian dari Komisi VIII DPR RI agar fokus pembangunan bisa merata kepada mereka,” kata Selly usai mengikuti penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat Kepri bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI dan Wali Kota Batam, di Batam, Kepri, Selasa (19/4/2022).

Politisi PDI-Perjuangan itu menerangkan, implementasi program kegiatan sosial  bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kota Batam banyak yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dikonsepkan oleh pemerintah, terutama Kemensos. Temuan di lapangan, yang seharusnya anak-anak tingkat sekolah dasar (SD) menerima bantuan sebesar Rp900.000, tetapi implementasinya mereka tidak menerima. Bahkan peserta keluarga penerima manfaat (KPM) dari program keluarga harapan (PKH) juga tidak menerima BPNT.

"Masyarakat yang seharusnya menerima PKH otomatis mereka menerima BPNT, ternyata selama ini dari mulai awal mereka menerima PKH mereka tidak tidak menerima BPNT. Artinya pertanyaan kami ke mana program itu, padahal program itu cair ini yang menjadi perhatian dari kami yang harus kami sampaikan kepada Kementerian Sosial agar evaluasi terhadap penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat daerah harus betul-betul diperketat dan diperhatikan dengan matang,” tandas legislator dapil Jawa Barat VIII itu. (afr/sf)