Ace Hasan: Data Menjadi Problem Serius Kemensos

13-04-2022 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4/2022). Foto: Eno/Man

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyampaikan catatan penting mengenai problem serius yang selalu menjadi masalah Kementerian Sosial adalah masalah data. Hal ini juga menjadi salah satu rekomendasi utama hasil kesepakatan Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Komisi VIII DPR RI.

 

“Problem serius menurut saya, yang selalu menjadi masalah Kementerian Sosial adalah soal data. Sebagaimana yang kita sepakati di dalam panja, kita kan sudah dua kali bikin Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan. Salah satu rekomendasi utamanya adalah bahwa kita ingin sekali soal data ini ditangani serius, bahwa inginnya oleh (pejabat) eselon I (Kementerian Sosial),” ujar Ace Hasan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4/2022).

 

Permasalahan data Kementerian Sosial, utamanya DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) perlu segera diselesaikan karena data ini menjadi sumber bagi kementerian lainnya. Kementerian terkait tersebut yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kesehatan, maupun lembaga dan kementerian-kementerian lainnya.

 

Komisi VIII menginginkan permasalahan data Kementerian Sosial itu ditangani langsung oleh Eselon I. “Kalau misalnya pusdatin ini eselon II, sementara dia juga harus berhadapan juga dengan kementerian-kementerian yang lain, itu diskusi kita lho di panja verifikasi dan validasi data kemiskinan. Ini tentu, problematis menurut saya,” jelas politisi Partai Golkar itu.

 

Ace pun berharap masalah data ini dapat diprioritaskan agar setiap kebijakan bantuan sosial yang disusun tidak menimbulkan masalah. “Saya sejak 2014 di Komisi VIII melihat selalu masalah kita adalah masalah data, dan itu kalau tidak menjadi perhatian serius kita didalam organisasi kelembagaan Kementerian Sosial, pasti menurut saya akan terus mengalami masalah,” tutup Anggota DPR RI dapil Jawa Barat II ini. (gal/sf)

BERITA TERKAIT
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...
Maman Imanulhaq Dorong Kemenag Perkuat PAUD Qu’ran
14-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperkuat posisi Pendidikan Anak Usia...
Legislator Komisi VIII Dorong Peningkatan Profesionalisme Penyelenggaraan Haji
30-07-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi VIII DPR RI Inna Amania menekankan pentingnya efektivitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hal...
Selly Andriany Ingatkan Pentingnya Harmoni Sosial Pasca Perusakan Rumah Doa di Sumbar
30-07-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Menanggapi insiden perusakan rumah doa umat Kristiani di Sumatera Barat, Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany...