Anggota Komisi IV DPR RI Slamet pada Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menter Pertanian beserta jajaran di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2022). Foto: Arief/Man

Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mengkritisi kinerja pemerintah yang belum juga dapat menyelesaikan permasalahan mahalnya harga pangan sampai pada pekan kedua bulan Ramadan 1443 H. Di samping itu, mahalnya harga pangan yang terjadi saat ini pun dinilai tidak menyentuh dan dirasakan oleh para petani.

“Mahalnya harga pangan hari ini tidak menyentuh langsung serta tidak dapat dirasakan para petani kita. Saya mengimbau kepada khususnya mitra kita, kalau memang ada yang terkait ini harus menggunakan kewenangannya secara maksimal,” usul Slamet pada Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menter Pertanian beserta jajaran di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2022).

Pemerintah diminta untuk dapat membuat kebijakan yang adil bagi masyarakat. untuk dapat menjaga harga pangan dan juga memperhatikan kesejahteraan petani. “Di sisi lain, pemerintah punya tugas menstabilkan pangan untuk tidak terlalu mahal tetapi di saat yang sama juga ada sebagian besar dari rakyat kita yang berprofesi menjadi petani yang juga harus diperhatikan masalah kesejahteraannya,” ujar Slamet.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai harga pangan selalu tinggi lantaran pemerintah tidak menggunakan kewenangannya dengan tegas. Selama ini pemerintah hanya memberikan imbauan kepada pengusaha. Untuk itu, Slamet meminta pemerintah memberi penekanan terhadap pengusaha dengan tegas.

“Saya pikir tidak ada pengusaha yang rugi, tinggal kemudian dia mau nggak untuk mengurangi keuntungan dia untuk kemudian berempati kepada rakyat kita. Tinggal kuncinya ada di pemerintah. Pemerintah harus menggunakan kewenangannya untuk kemudian menekan itu,” jelas Anggota DPR RI dapil Jawa Barat IV ini.

Meskipun mengendalikan harga bukan merupakan ranah Kementan, Slamet turut mengimbau Kementan terkait stok pangan dan juga kesejahteraan petani. “Oleh karena itu, pesan saya ke Pak Menteri, dengan kewenangan yang ada optimalkan itu, tegakkan itu. Untuk kemudian memberikan kesejahteraan kepada para petani kita khususnya,” tutup Slamet. (gal/sf)