Komisi III Dorong Pengawasan Kinerja Penggunaan Anggaran MA, MK, dan KY  

06-04-2022 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) RI, Setjen Mahkamah Konstitusi (MK) RI dan Setjen Komisi Yudisial (KY) RI. Foto : Jaka/mr

 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) RI, Setjen Mahkamah Konstitusi (MK) RI dan Setjen Komisi Yudisial (KY) RI. Dalam kesempatan rapat kali ini Komisi III menfokuskan pada pendalaman pengawasan kinerja atas penggunaan anggaran tiga mitra kerja tersebut.

 

"Maka pada Masa Sidang IV tahun sidang 2021-2022 Komisi III akan fokus pada penggunaan anggaran dan Realisasi tahun 2002 serta pelaksanaan program prioritas di tahun 2022 ini dan rencana kerja tahun 2023 dari masing-masing mitra kerja Komisi III Khususnya," ungkap Khairul di ruang rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).

 

Saat rapat Komisi III dengan Sekretaris MA, Setjen MK, dan Setjen KY juga membahas realisasi dan evaluasi anggaran tahun 2021, pelaksanaan program prioritas tahun 2022, capaian target PNBP di tahun 2021 dan target pencapaian PNBP di tahun 2022, serta rencana kerja tahun 2023. "Komisi III juga ingin mengetahui PNBP di tahun 2021 dan target pencapaian PNBP di tahun 2022," ujar Pangeran.

 

Setelah menerima pemaparan dari para mitra kerja tersebut, di akhir rapat Komisi III dapat menerima penjelasan Sekretaris MA RI, Sekretaris Jenderal MK RI dan Sekretaris Jenderal KY RI mengenai realisasi dan evaluasi anggaran tahun 2021, program prioritas tahun 2022 dan rencana kerja tahun 2023. "Serta akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pencapaiannya," punkas Pangeran. (eko/aha)

BERITA TERKAIT
Aparat Diminta Tindak Tegas Pelaku TPPO Anak yang Dieksploitasi Jadi LC
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez merasa prihatin sekaligus geram menanggapi kasus eksploitasi seksual dan tindak...
Komisi III Minta KPK Perjelas Definisi OTT dalam Penindakan
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menekankan pentingnya kejelasan terminologi hukum yang digunakan Komisi Pemberantasan...
Martin Tumbelaka: KPK Harus Independen, Dorong Pencegahan dan Penindakan Korupsi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka menegaskan pentingnya menjaga independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus mendorong...
Rano Alfath Dorong Penguatan Kejaksaan untuk Pemulihan Aset Negara
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath menuturkan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan pencucian...