Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono saat rapat kerja Komisi IV DPR RI. Foto: Andri/nvl

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam melakukan rehabilitasi hutan terutama di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). KLHK saat ini tengah melakukan transformasi lahan IKN yang semula merupakan kawasan Hutan Industri menjadi Hutan Tropis. Bila program ini berjalan sukses, Budi berharap program ini dapat diimplementasikan di daerah lain.

“Pemindahan ibu kota negara ini adalah kesempatan untuk kita bersama-sama memperhatikan dan membangun suatu area dengan cara yang baik dan benar, dan yang lebih penting bagi saya adalah kesempatan untuk melaksanakan rehabilitasi atau restorasi terhadap kawasan lahan hutan yang sudah hampir tidak ada atau yang tinggal sedikit,” ujar Budi pada rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar beserta jajaran, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022).

Wilayah IKN akan mentransformasi daerah ITCI Hutani Manunggal yang merupakan kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI). HTI merupakan hutan yang biasa ditanami dengan satu jenis pohon saja atau monokultur untuk kebutuhan industri tertentu. ITCI Hutani Manunggal yang merupakan tulang punggung industri bubur kertas atau pulp and paper ini nantinya sebagian besar akan ditransformasi menjadi hutan alam tropis.

KLHK dalam paparannya akan melakukan teknik dan model sisipan dalam melakukan penanaman pohon. Untuk kawasan dengan bangunan akan disisipi pohon dengan spesies-spesies yang besar dan tinggi. Kemudian kawasan tanpa bangunan, pohon eucalyptus dan akasia nantinya akan disisipi dengan pohon-pohon endemik. Program ini diharapkan dapat mengembalikan kembali hutan alam Kalimantan sebagai hutan hujan tropis.

Pola yang dilakukan KLHK telah banyak dilihat Budi, sehingga ia berharap rencana ini nantinya akan berhasil. “Kalau ini sukses, saya katakan lagi ini kesempatan. Moga-moga harapan kita bersama ini bukan cuman terjadi di Kalimantan Timur atau di ibukota negara tetapi di provinsi-provinsi lain yang juga mengalami turunnya degradasi hutan yang besar. Saya rasa pola-pola seperti ini harus dicoba, harus dieksekusi,” harap Budi.

Di sisi lain, jelas politisi Partai Gerindra ini, wilayah Kaltim merupakan rumah bagi sejumlah flora dan fauna seperti orang utan, pesut mahakam, bekantan, dan spesies-spesies endemik pohon yang sudah berumur ratusan hingga ribuan tahun termasuk yang ada wilayah IKN. Untuk itu, tegas Budi, pembangunan IKN diharapkan tidak mengganggu flora dan fauna yang berada wilayah sekitarnya. 

“Bu menteri sempat menyinggung bahwa di dalam IKN ini tidak ada areal orang utan. Kalau tidak salah ini, saya bukan ahlinya, tapi mungkin ini terjadi karena sebenarnya aktivitas ekonomi yang sudah memarjinalkan atau menyampingkan habitat orang utan itu sendiri. Jadi, mari kita berpandang bahwa kita harus tumbuh sama-sama dengan segala jenis hewan, tanaman yang ada dan ini kita kembalikan ke aslinya,” pinta legislator dapil Kaltim ini.

Selain itu, Budi juga menyinggung mengenai Forestry and Other Land Use (FOLU) Net sink 2030 terkait isu global krusial mengenai perubahan iklim akibat emisi karbon gas rumah kaca. Ia berharap untuk menyukseskan rencana ini dengan mendukung program rehabilitasi, seperti lahan gambut dan mangrove. “Oleh sebab itu, saya dukung penuh program rehabilitasi-rehabilitasi hutan dan lahan yang baik,” tutup Budi. (gal/sf)