Anggota Komisi VIII DPR RI M. Hasbi Asyidiki Jayabaya saat mengikuti Kunjungan Kerj Spesifik Komisi VIII DPR ke Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, Banjar Baru, Kalimantan Selatan, Jumat (18/3/2022). Foto : Fitri/mr

Anggota Komisi VIII DPR RI M. Hasbi Asyidiki Jayabaya menilai perlu ada kemandirian dan perkembangan taraf hidup bagi masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH) khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Menurutnya salah satu upaya untuk mencapai pada taraf tersebut adalah dengan memberikan kemudahan modal usaha bagi masyarakat penerima bansos. 

"Harapan kita bersama tentunya, dari bansos ini ada graduasi yang tadinya tidak mampu tahun depan, misalnya di-kasih modal oleh Kemensos mereka yang sudah memiliki usaha. Kita akan dorong hal itu,"  ucapnya saat mengikuti Kunjungan Kerj Spesifik Komisi VIII DPR ke Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, Banjar Baru, Kalimantan Selatan, Jumat (18/3/2022) 

Politii PDI-Perjuangan itu memandang dari usul yang turut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang itu bisa memberi graduasi bagi kehidupan masyarakat penerima bansos, dimana masyarakat yang tadinya tidak mampu, setelah diberi modal usaha maka akan bisa naik taraf hidupnya. 

Namun demikian, ia menyatakan tidak serta merta masyarakat dapat menerima bantuan tersebut. Menurutnya perlu dilakukan assessment dan pengawasan bagi para calon penerima modal bantuan usaha. "Jangan sampai anggaran yang kita keluarkan tiap tahun yang menjadi bansos itu cuma sekadar hanya untuk masuk kantong, tetapi tidak dimanfaatkan untuk langkah hidup selanjutnya,” jelas legislator dapil Banten I itu. 

Dari usul tersebut, apabila bisa direalisasikan, dia berharap masyarakat bisa memiliki graduasi kehidupan yang lebih baik. "Siapa yang bisa, punya kemampuan usaha atau mereka sudah merintis usaha, tinggal didorong modal supaya di tahun depan diharapkan mereka yang tidak mampu bergraduasi menjadi mampu hingga keluar dari PKH, sehingga anggaran-anggaran itu bisa kita salurkan ke pos-pos yang lain menjadi mampu,” tutupnya. (srw/sf)