Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras foto bersama usai menerima audiensi perwakilan DPRD Kabupaten Gorontalo dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Syam T. Ase yang digelar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3/2022). Foto: Arief/Man

Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras menyatakan Komisi V DPR RI siap sedia memperjuangkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar segera dapat direalisasikan di beberapa titik wilayah bagian timur Indonesia, khususnya di wilayah Gorontalo. Mengingat, program BSPS merupakan program yang sangat dibutuhkan masyarakat luas terutama pasca pandemi Covid-19 dimana angka kemiskinan semakin meningkat.

Sehingga, kehadiran program BSPS sangat dinantikan berbagai daerah di Indonesia sebagai salah satu solusi mengatasi berbagai hal terkait kebutuhan masyarakat. Demikian disampaikan Aras usai menerima audiensi perwakilan DPRD Kabupaten Gorontalo dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Syam T. Ase yang digelar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3/2022).

“DPRD Kabupaten Gorontalo menyampaikan aspirasi untuk mendapatkan bantuan BSPS. Sebagai tindak lanjut, tentu Komisi V DPR RI akan segera membahas bersama pemerintah agar program BSPS dapat diperbesar. Dengan demikian, masyarakat terutama yang berada di bagian timur Indonesia turut mendapatkan sentuhan program BSPS. Komisi V akan segera meneruskan aspirasi BSPS ke Kementerian PUPR untuk ditelaah lebih jauh,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

Aras mengungkapkan akan fokus memperjuangkan peningkatan angka titik wilayah penerima BSPS yang sempat mengalami keterbatasan titik pada tahun 2022 atau menurun dari tahun 2019. Tujuannya, kedepannya diharapkan titik wilayah penerima BSPS pada tahun 2023 bisa kembali normal. Sehingga, berbagai daerah yang sangat membutuhkan BSPS terutama masyarakat di Indonesia bagian timur seperti di Gorontalo yang membutuhkan berbagai bantuan bisa terakomodir.

Selain itu, Aras turut mendorong Gorontalo meningkatkan penerimaan DAU dan DAK sebagaimana aspirasi DPRD Kabupaten Gorontalo. Dimana, beberapa tahun terakhir DAU dan DAK sangat minim mengakibatkan daerah kurang dapat berakselerasi. Terlebih, daerah sempat mengalami stagnasi pada awal pandemi Covid-19 di tahun 2020 akibat banyak anggaran mengalami refocusing. “Sehingga, tentu daerah membutuhkan anggaran besar untuk merealisasikan berbagai program secara maksimal,” pungkas Aras. (pun/sf)