Penyiksaan Kembali Terulang, Jazilul Fawaid Nilai Pengawasan Pegawai Lapas Sangat Lemah

08-03-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid. Foto: Dok/Man

 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan dugaan tindakan penyiksaan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A Yogyakarta. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid menyayangkan kejadian penyiksaan di lapas yang terus berulang. Ia menilai kejadian itu sebagai bukti lemahnya kedisplinan dan pengawasan kepada pegawai lapas.

 

"Terulangnya kejadian seperti ini bukti lemahnya disiplin dan pengawasan pegawai lapas," tegas Jazilus kepada awak media, Selasa (8/3/2022). Jazuilul mendorong Kementerian Hukum dan HAM dan pihak lapas meningkatkan pengawasan dengan menggunakan teknologi yang canggih. Dengan demikian, menurutnya semua kegiatan dalam lapas terpantau dan menghindari penyalahgunaan wewenang.

 

"Gunakan teknologi yang canggih untuk pengawasan dan disiplin agar semua terpantau dan tidak ada penyalahgunaan,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. Jazilul juga meminta agar petugas lapas yang melakukan penyiksaan diberi sanksi berat. Di sisi lain sekaligus korban dipulihkan jiwanya.

 

“Berikan sanksi yang berat bagi pelanggar disiplin yang perilakunya melampau batas kemanusiaan. Investigasi pelakunya dan pulihkan kejiwaan korbannya," imbuhnya. Jazilul menilai Kemenkumham tak cukup hanya menyampaikan permohonan maaf kepada warga binaan. Ia mewanti-wanti dengan adanya permohonan maaf, tidak lantas membuat perkara ditutup dan dianggap selesai.

 

“Tidak cukup dengan hanya menyampaikan permohonan maaf lantas perkara ditutup dan dianggap selesai. Harapan kami, jangan saling lempar tanggung jawab. Berikan sanksi disiplin bagi yang lalai dan melenceng dari tugas," pungkas legislator dapil Jawa Timur X tersebut. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
Komisi III Minta KPK Perjelas Definisi OTT dalam Penindakan
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menekankan pentingnya kejelasan terminologi hukum yang digunakan Komisi Pemberantasan...
Martin Tumbelaka: KPK Harus Independen, Dorong Pencegahan dan Penindakan Korupsi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka menegaskan pentingnya menjaga independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus mendorong...
Rano Alfath Dorong Penguatan Kejaksaan untuk Pemulihan Aset Negara
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath menuturkan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan pencucian...
Soedeson Tandra: Integritas dan Pemahaman Konstitusi Kunci Seleksi Hakim MK
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI menegaskan bahwa kualitas utama yang dicari dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and...