Anggota Komisi IV DPR Darori Wonodipuro saat mengikuti Kunker Komisi IV DPR RI. Foto: Jaka/nvl

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR dalam lawatannya ke Provinsi Riau, berkesempatan menyerap aspirasi dari Stasiun Karantina Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Pekanbaru. Menurut Anggota Komisi IV DPR Darori Wonodipuro mengatakan, setidaknya ada dua aspirasi yang mengemuka, yakni terkait sarana dan prasarana SKIPM dan kenaikan jenjang eselon.

"Saya sangat terkejut, Kepala SKIPM yang menguasai laut seluas ini hanya setara dengan eselon IV. Saya pernah menjadi Dirjen di Kementerian Kehutanan, Kepala Balai yang mengurusi gajah dan harimau saja eselon II. Ini yang perlu kita perjuangkan, bahkan sebetulnya sudah berulang kali kami sampaikan pada rapat dengan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) periode yang lalu," ujar Darori saat mengikuti Kunker Komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meninjau SKIPM Pekanbaru, Riau, Senin (7/3/2022).

Selain itu, politisi Partai Gerindra ini menyatakan, pihaknya mendapat aspirasi juga terkait fasilitas alat labolatorium pendeteksi virus untuk pengiriman ikan maupun biota air lainnya. Alat yang ada saat ini ternyata belum canggih dan masih manual, sehingga butuh waktu lama untuk mendeteksinya. “Mestinya kedepan belilah mesin yang sudah automatis, yang sudah modern walaupun harganya lebih mahal tapi itu penting. Dapat mempercepat proses pemeriksaan barang yang akan dikirim, baik kedalam maupun luar negeri,” pungkas Darori.

Ke depan, kata Darori, Komisi IV DPR RI akan mendorong anggaran KKP yang saat ini dinilai cukup minim. Imbasnya, pengawasan menjadi sulit, apalagi Riau berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia. "Kalau anggarannya kurang pasti pengawasannya juga kurang, potensi kebobolannya tinggi. Kalau jabatan di SKIPM eselonnya dinaikkan, pegawainya juga pasti naik, semakin banyak pengawas di pantai-pantai lebih bagus. Tolonglah pihak-pihak yang berwenang seperti KemenPAN-RB dan KKP ini diperhatikan betul, paling tidak unit-unit di daerah ini disejajarkanlah seperti di KLHK atau Kementerian Pertanian,” tutup Darori. (jk/sf)