Komisi I Setujui Reaktivasi Hubungan Diplomatik RI - Sudan Selatan

14-02-2022 / KOMISI I
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid berbicang dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/2/2022). Foto: Jaka/Man

 

Komisi I DPR RI menyetujui usulan pemerintah untuk mereaktivasi pembukaan hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dengan Republik Sudan Selatan. Kesepakatan tersebut menindaklanjuti Surat Presiden atau Surpres yang diterima DPR RI. 

 

Persetujuan terhadap usulan pemerintah melakukan reaktivasi hubungan diplomatik dengan Sudan Selatan ini dilakukan dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/2/2022).

 

"Setelah mendengarkan penjelasan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Komisi I DPR RI mendukung usulan Pemerintah terkait rencana pembukaan hubungan diplomatik Republik Indonesia dengan Republik Sudan Selatan. Pemberian pertimbangan ini akan disampaikan kepada Pimpinan DPR RI untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid saat membacakan kesimpulan rapat.

 

Sebelumnya dalam rapat, seluruh fraksi menyampaikan pandangannya. Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan menyampaikan dengan usulan reaktivasi hubungan dipomatik dengan Sudan Selatan.  "Memang sudah aktifnya Sudan Selatan di PBB maupun di Uni Afrika, saya kira tidak ada alasan kita menunda hubungan diplomatik kita dengan Sudan Selatan. Jadi pendapat Fraksi PDI-Perjuangan, kami setuju dengan reaktivasi ini," kata Junico.

 

Selanjutnya, Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin dari Fraksi Golkar juga menyampaikan kesetujuannya terhadap usulan membuka hubungan diplomatik tersebut. Anggota Komisi I Yan P Mandenas mewakili Fraksi Gerindra menyatakan setuju dengan usulan itu. Ia berharap, agar hubungan dan dukungan Indonesia terhadap Sudan Selatan terus bisa dilakukan. Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai PAN, Fraksi Partai PKS, dan Fraksi Partai PKB juga menyampaikan persetujuannya.

 

Dalam pemaparannya, Menlu Retno menyampaikan keadaan Sudan Selatan saat ini sudah kondusif dan aman untuk melakukan hubungan diplomatik. Sudan Selatan sekarang sangat maju perkembangannya, terutama terus meningkatnya perekonomian hingga mencapai 9,5 persen pada tahun 2019/2020.

 

"Sudan Selatan pun sekarang kaya akan sumber daya yang dihasilkan seperti penghasil cadangan minyak terbesar ke-3 di Afrika. Indonesia sedang mencoba  melakukan kerja sama Sudan Selatan di sektor migas melalui kerja sama Pertamina proyek Oil For Insfrastructure di pertengahan tahun 2021," kata Menlu Retno.

 

Lebih lanjut, Menlu Retno menjelaskan pembukaan hubungan diplomatik dengan Sudan Selatan juga meningkatkan postur diplomasi Indonesia di kawasan Afrika, menguatkan misi perdamaian Indonesia, dan memberikan perlindungan terhadap WNI di Sudan. "Dapat kami sampaikan pembukaan hubungan diplomatik ini tidak harus segera dilanjutkan dengan pembukaan perwakilan kedutaan RI di Republik Sudan Selatan. Namun, pelaksanaan kegiatan bilateral dapat dirangkap dari perwakilan RI di negara terdekat," imbuhnya. (ann/sf)

BERITA TERKAIT
Soroti Ancaman Kebocoran Data, Sarifah: Payment ID Harus Dikaji Lebih Dalam
13-08-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Padang - Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah menilai penerapan payment ID dalam setiap transaksi digital harus...
Oleh Soleh Minta Pemerintah Tak Kompromi Soal Penamaan Laut Ambalat
13-08-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Padang - Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh menyatakan penolakan keras dan meminta Pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas...
Legislator Dorong Penataan Organisasi dan Infrastruktur TNI di Daerah
13-08-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang — Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R. Abdullah mendorong adanya penataan organisasi dan infrastruktur Tentara Nasional...
Trinovi Soroti Rencana Pembentukan Satuan Baru di KOREM 042/Gapu Jambi
13-08-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jambi - Anggota Komisi I DPR RI, Trinovi Khairani, memberikan perhatian khusus terhadap rencana pembentukan satuan baru di jajaran...