Komisi IV: Perlu Sosialisasi Ketersediaan Pupuk Bersubsidi

14-02-2022 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo beserta jajaran, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (14/2/2022). Foto: Novel/Man

 

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menekankan pentingnya sosialisasi yang sangat masif kepada petani terkait dengan kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan pupuk bersubsidi. Menurutnya selama ini petani belum tersosialisasikan dengan baik terkait kendala ketersediaan pupuk bersubsidi tersebut.

 

"Harus ada sosialisasi yang sangat masif sekali bahwa permintaan pupuk bersubsidi itu 23 juta per sekian tetapi pemerintah hanya mampu menyiapkan 9,2 juta ton, nah ini yang belum pernah petani mengetahui," kata Sudin dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo beserta jajaran, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (14/2/2022).

 

Untuk itu, Sudin meminta permasalahan pupuk bersubsidi dapat segera diselesaikan dengan baik dan benar. Sebab, kurangnya sosialisasi tersebut menimbulkan permasalahan di kalangan petani yang sudah mengajukan permintaan pupuk bersubsidi namun tak kunjung mendapatkannya. "Ini tugasnya siapa? Ya nanti kita diskusikan bersama apakah Kementerian Pertanian memberikan informasi distributor, agen dan kios. Nanti kita cari solusi jalan terbaik," imbuh politisi PDI-Perjuangan tersebut.

 

Mendukung pernyataan Sudin, Anggota Komisi IV DPR RI Endro Hermono mengatakan bahwa permasalahan pupuk yang adalah adanya kesenjangan antara rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi dengan kesediaan pupuk yang disediakan oleh pemerintah. Untuk itu, pihaknya mendorong secepatnya permasalahan kesenjangan tersebut diselesaikan. "Oleh karena itu saya mendorong secepatnya permasalahan kesenjangan ini akan dilakuakan," ungkap Endro.

 

Lebih lanjut, di tengah permasalahan pupuk yang masih terus terjadi, Indro mengapresiasi temuan dugaan penyelewengan pupuk yang terjadi di beberapa daerah. Ia meminta hal tersebut untuk didalami agar permasalahan pupuk dapat terselesaikan. "Oleh karena itu, dari data ini mohon untuk didalami agar supaya langkah yang sudah baik kita menemukan titik-titik penyelewengan agar pupuk yang dari pabrik bisa sampai kepada masyarakat," tutup politisi Partai Gerindra itu. (bia/sf)

BERITA TERKAIT
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...
Maros Strategis sebagai Sentra Produksi Beras Nasional
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Maros - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi menegaskan bahwa Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Maros, memegang peran...
Pupuk Kaltim Diminta Maksimalkan Manfaat untuk Petani Lokal dan Penyuluh
12-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Bontang - Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, meminta PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) untuk meningkatkan kontribusi langsung bagi...