Anggota Komisi IX DPR RI  Netty Prasetiyani Aher. Foto: Tari/Man

Pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan sejumlah aturan PPKM level 3. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI  Netty Prasetiyani Aher mengatakan, penetapan sejumlah aturan terkait status PPKM harus diimbangi dengan peningkatan angka testing dan tracing sebagai indikator penting aglomerasi level PPKM.

“Jika testing dan tracing rendah, tentu saja angka kasus juga rendah. Padahal dengan peningkatan level PPKM, masyarakat diminta waspada dan menahan diri. Bagaimana mungkin terbangun ‘awareness’ yang tinggi di tengah masyarakat jika disebutkan angka kasus rendah," ujar Netty dalam keterangan persnya, Rabu (9/2/2022).  

Berdasarkan data Kemenkes, per 8 Februari dilaporkan kasus harian positif, sebanyak 37.492 dengan kasus tertinggi di DKI Jakarta. Total pasien terinfeksi Covid-19 di Indonesia sejak awal kemunculan berjumlah 4.580.093 kasus. Untuk itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut meminta pemerintah agar memperhatikan  pendapat para epidemiolog dalam membuat aturan pembatasan.

"Peningkatan level PPKM pasti berdampak secara psikologis pada masyarakat yang baru sedikit bernafas lega pasca traumatis gelombang kedua dengan varian Delta," tuturnya. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan sosialisasi dan edukasi komprehensif pada masyarakat tentang Omicron dan PPKM agar mereka tidak salah kaprah, bahkan menggampangkan yang dapat berakibat fatal,” tambah Netty.

Selain itu, penetapan status level 3 ini, menurut Netty harus dibarengi dengan kebijakan dan strategi standar ‘risk based approach’ (pendekatan berbasis risiko) sehingga rencana aksi harus dilakukan dari hulu ke hilir. "Pengawasan, pengetatan, dan penutupan jalur masuk penerbangan dan perbatasan harus diketatkan lagi, terutama dari wilayah epicentrum kasus, baik luar maupun dalam negeri. Sektor padat mobilitas manusia harus dikurangi," kata legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII itu. 

Netty pun meminta pemerintah agar mengevaluasi kebijakan PTM 100 persen karena pertaruhannya adalah keselamatan peserta didik, warga sekolah, serta keluarga dan masyarakat. "Pegangan bagi pemerintah saat menarik rem maupun menginjak gas dalam penetapan status PPKM adalah kebijakan yang komprehensif dan saintifik, konsistensi pemerintah serta kesadaran prokes masyarakat," tutup Netty. (rnm/sf)