Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid. Foto: Istimewa/nvl

Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menilai klaim dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bahwa terdapat 198 pondok pesantren (ponpes) terafiliasi terorisme dapat menumbuhkan saling curiga yang membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI. Hal itu sekaligus untuk menanggapi rencana Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memetakan masjid terkait radikalisme beberapa waktu lalu.

“Karena hal-hal seperti itu malah meresahkan dan potensial memecah belah antara komunitas masjid dan pesantren dengan TNI dan Polri, dan akan menumbuhkan saling curiga dan tidak percaya yang membahayakan persatuan dan kesatuan pejuang dan pendukung terbesar NKRI yaitu Umat Islam dan TNI dan Polri,” terang Hidayat sebagaimana dikutip dari situs resmi Fraksi PKS DPR RI, Selasa (1/2/2022).

Hidayat pun berharap mestinya semua energi untuk pemberantasan terorisme dan radikalisme sekarang ini ditujukan untuk memetakan dan mengatasi bahaya yang nyata di depan mata. Seperti bahaya gerakan teror radikal separatis bersenjata OPM di Papua. Bahkan, Hidayat pun menilai pemetaan masjid dan klaim ponpes dengan terorisme itu dapat menampakkan wajah islamofobia yang dapat menimbulkan dugaan adanya framing negatif dan ketidakadilan terhadap umat Islam.

“Jadi, sangat wajar, dan saya mendukung, sikap Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), PBNU, Muhammadiyah dan DMI (Dewan Masjid Indonesia) dan Pondok Gontor, yang secara tegas dan argumentatif mengkritisi dan menolak islamophobia dan framing yang muncul akibat opini tuduhan tanpa bukti tersebut,” tambah Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini.

Politisi yang kerap disapa HNW ini menegaskan justru semestinya semua pihak menguatkan simbol-simbol kesatuan Bangsa dan Negara agar lebih maksimal untuk perjuangkan keselamatan NKRI. Serta mengingat kembali bagaimana besarnya peran pesantren dan masjid untuk Indonesia dalam perjuangannya melawan penjajah asing, maupun dalam menyelamatkan NKRI dari kudeta PKI.

“Karenanya seharusnya semua potensi energi yang dimiliki mestinya secara maksimal disatupadukan untuk hadapi ancaman-ancaman yang nyata-nyata membahayakan eksistensi kedaulatan dan keutuhan NKRI seperti teror radikal separatisme OPM di Papua. Apalagi Menkopolhukam Prof Mahfud MD sudah menyatakan bahwa separatisme lebih berbahaya daripada radikalisme, dan KKB di Papua adalah organisasi teroris,” tambahnya.

Sebelumnya, Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (30/1/2022) menjelaskan soal Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar yang menyebutkan ada 198 Pondok pesantren yang terindikasi terafiliasi dengan jaringan terorisme. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebutkan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Selasa (25/1/2022).

Pernyataan itu langsung ditanggapi sebagian kecil kalangan dengan menggeneralisasi seolah BNPT anti-pesantren, bahkan ada pula yang menuduh itu narasi islamofobia. “Tentu hal ini perlu dijernihkan agar masyarakat tidak terbawa narasi yang selalu mem-'framing' berbagai kebijakan untuk meningkatkan deteksi dini dan kewaspadaan dalam pengertian yang negatif," ucap Direktur Pencegahan BNPT. (rdn/sf)