198 Ponpes Terindikasi Terorisme, Komisi VIII Minta BNPT Kedepankan Dialog Bersama

31-01-2022 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. Foto: Jaka/Man

 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar memaparkan perkembangan jaringan teror nasional di Indonesia. BNPT juga menghimpun beberapa pondok pesantren yang diduga terafiliasi kelompok terorisme, di antaranya 11 pondok pesantren terafiliasi Jamaah Ansharul Khilafah (JAK), 68 Ponpes terafiliasi Jamaah Islamiyah (JI) dan 119 Ponpes terafiliasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan simpatisan ISIS.

 

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta BNPT tidak terburu-buru mengungkap adanya 119 ponpes terindikasi terorisme. Menurutnya, data tersebut seharusnya didalami lebih lanjut, karenaakan menimbulkan keresahan dan prasangka di tengah masyarakat. “Terjadi sekarang justru pesantren mendapatkan stigma negatif seakan-akan berkaitan dengan teroris. Niatnya menyelesaikan masalah, tapi justru yang muncul masalah baru," ujar Yandri dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Senin (31/1/2022).

 

Politisi Partai Amanat Nasiona (PAN) itu mengusulkan kepada BNPT untuk  berdialog bersama pihak pondok pesantren. Serta pengasuhnya untuk bersama-sama menghadapi potensi lahirnya terorisme dan radikalisme. "Sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI saya siap menjadi fasilitator dialog antara Pesantren dan BNPT serta umat Islam secara umum. Jangan sampai yang ada justru saling curiga dan prasangka," ujar Yandri.

 

Yandri mengatakan BNPT harus terbuka mengenai parameter yang digunakan ketika mengkategorikan pesantren terafiliasi dengan terorisme. Agar tak menimbulkan pandangan negatif di masyarakat. "Warga negara Indonesia juga yang seharusnya dibina dan bukan serta merta dihukum. Mereka adalah saudara-saudara kita yang kita ajak dialog, ini bukan dengan musuh, tapi dengan saudara sebangsa," ujarnya. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...
Maman Imanulhaq Dorong Kemenag Perkuat PAUD Qu’ran
14-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperkuat posisi Pendidikan Anak Usia...
Legislator Komisi VIII Dorong Peningkatan Profesionalisme Penyelenggaraan Haji
30-07-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi VIII DPR RI Inna Amania menekankan pentingnya efektivitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hal...
Selly Andriany Ingatkan Pentingnya Harmoni Sosial Pasca Perusakan Rumah Doa di Sumbar
30-07-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Menanggapi insiden perusakan rumah doa umat Kristiani di Sumatera Barat, Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany...