Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Ali Ridha. Foto: Devi/nvl

Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Ali Ridha menyayangkan sikap Menteri Agama yang bersifat terutup kepada mitra kerjanya, Komisi VIII. Ia menilai minimnya komunikasi dan informasi dapat menghambat program yang telah dijalankan Kementerian Agama selama ini. Menurut Ali, program Kemenag seharusnya disampaikan kepada Komisi VIII. Dengan demikian, fungsi DPR RI dapat berjalan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Saya mau protes, program Kemenag ini anggarannya besar, namun sedikit melibatkan mitra. Bahkan, tak jarang instansi di bawah tahu lebih dahulu sebelum adanya informasi dari Anggota DPR. Kemudian saat pengumuman, mereka yang mengusulkan bantuan tanpa melalui anggota cair, sedangkan yang saya usulkan tidak cair," ujarnya ketika rapat kerja dengan Menteri Agama, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2022).

Oleh sebab itu, ia meminta Menteri Agama untuk bisa menciptakan komunikasi yang baik dengan mitra kerja, agar informasi yang ada di masyarakat menjadi lebih baik. Ali memberikan contoh ketika isu batalnya pemberangkatan haji. Saat itu, dewan turut memberikan edukasi ke masyarakat terkait alasan batalnya pelaksanaan haji yang bukan karena Kemenag menggunakan dana haji untuk infrastruktur.

Tapi kemudian pemberangkatan haji ditiadakan karena permintaan dari kerajaan Arab Saudi. "Saat itu kami bantu menjelaskan kepada masyarakat, dan masyarakat paham akan hal tersebut. Jadi kalau komunikasi dijalankan dengan baik. Makanya hasilnya akan baik,” kilah politisi Partai Golkar itu. (tn/sf)