Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris. Foto: Mentari/nvl

Dua pasien Covid-19 varian Omicron meninggal dunia pada Sabtu (22/1/2022) lalu. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah agar sistem Indonesia tidak kolaps akibat varian Omicron.

“Seperti yang kita ketahui, varian Omicron ini memiliki daya tular yang sangat tinggi. Oleh karena itu, peningkatan angka penularan di berbagai negara terjadi dengan sangat cepat. Hal yang serupa berpotensi terjadi juga di Indonesia," kata Charles dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, baru-baru ini. 

Charles menyarankan pemerintah perlu melakukan percepatan vaksinasi Covid-19, baik yang primer maupun booster. Menurutnya, meski vaksinasi tidak bisa sepenuhnya menghentikan penularan, tetapi vaksinasi dapat memberi perlindungan seseorang dari sakit keras dan juga kematian. “Vaksinasi memang tidak bisa sepenuhnya menghentikan penularan. Apalagi dengan mutasi-mutasi virus yang memunculkan berbagai varian baru,” kata Charles.

“Namun, sampai saat ini vaksinasi masih terbukti efektif memberikan perlindungan dari sakit keras dan kematian. Maka dari itu pemerintah harus mempercepat upaya penyelesaian vaksinasi primer dan juga menggenjot vaksinasi booster di wilayah-wilayah yang angka vaksinasi primernya sudah tinggi," tandas Charles.

Politisi PDI-Perjuangan itu menuturkan, pemerintah juga harus memastikan sistem pelayanan kesehatan siap, sehingga tidak kolaps seperti saat varian Delta memuncak pada pertengahan Juni 2021 lalu. Dia menyebut fasilitas kesehatan yang tidak memadai berpotensi meningkatkan angka kematian.

“Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan agar sistem pelayanan kesehatan kita tidak menjadi lumpuh. Hal ini nyaris kita alami ketika Indonesia dihantam gelombang varian Delta di tahun lalu. Kondisi fasilitas kesehatan yang tidak memadai berisiko meningkatkan angka kematian," ucap legislator dapil DKI Jakarta III itu.

Charles juga meminta pemerintah untuk menentukan peningkatan level PPKM, pemerintah disarankan untuk menjadikan angka bed occupancy rate (BOR) dan kematian sebagai acuan utama. Pemerintah, kata Charles, harus membatas mobilitas masyarakat jika laju angka BOR meningkat. "Angka BOR dan angka kematian harus dijadikan acuan utama dalam menentukan peningkatan atau penurunan level PPKM,” saran Charles.

“Apabila BOR di suatu wilayah sudah mulai meningkat mencapai titik tertentu maka pemerintah harus membatasi mobilitas masyarakat untuk memperlambat laju penularan virus dan memberikan ruang untuk bernapas bagi fasilitas pelayanan kesehatan," ucapnya. Terakhir, Charles mengatakan pemerintah harus memastikan ketersediaan tempat tidur hingga obat-obatan di rumah sakit cukup menghadapi potensi gelombang 3 Covid-19. (rnm/sf)