Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII ke Kabupaten Bandung guna mendapat informasi dan data akurat mengenai mitigasi bencana akibat aktivitas sesar Lembang, di Jawa Barat, Jumat (21/1/2022). Foto: Ria/Man

Berdasarkan hasil pengukuran indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) 2020 Provinsi Jawa Barat memiliki kelas risiko tinggi dengan nilai 145.81 (tinggi), dimana indeks risiko bencana di Jabar berada pada urutan ke 14. Dalam kaitan itulah, Komisi VIII DPR RI ingin melakukan pengawasan sekaligus memperoleh berbagai informasi dan masukan terkait kondisi perkembangan yang terjadi saat ini dan kesiapsiagaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pencegahan, mitigasi dan Penanggulangan Bencana Sesar Lembang yang dikhawatirkan akan menjadi gempa bumi megathrust. 

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII ke Kabupaten Bandung guna mendapat informasi dan data akurat mengenai mitigasi bencana akibat aktivitas sesar Lembang, di Jawa Barat, Jumat (21/1/2022). Diah mengatakan perhatian Komisi VIII DPR RI terhadap permasalahan kebencanaan semakin penting disebabkan ancaman bencana yang semakin meningkat, lemahnya prosess mitigasi, pertambahan jumlah penduduk, masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang ancaman bencana. 

Kemudian, jelas Diah, tata kelola penyelenggaraan dan penanggulangan bencana juga perlu ditingkatkan dan disinergikan. Pasalnya, masalah koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga, antar pusat dan daerah masih belum optimal. Selain itu, lanjut Diah, anggaran juga menjadi catatan yang perlu diperkuat dalam  penangan bencana. “Analisa dan pemetaan terus dilakukan namun tidak  korelasi dengan anggaran dalam kesiapsiagaan. Tadi disampaikan belum tersedianya rambu dan papan informasi kebencanaan karena anggaran tidak cukup," tandas politisi PDI-Perjuangan itu.

Kekuatan penangan kebencanaan saat ini, menurut Diah ada pada relawan. Untuk itu, pendidikan dan pelatihan menjadi penting untuk skill up. Tidak hanya pendidikan kebencanaan tetapi juga teknis. Namun diakuinya masih terkendala dengan anggaran, sehingga ini akan menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI. Terakhir, ia mengapresiasi BPBD Jabar dan Kepala Balai Hutan serta BMKG dan pakar ITB yang mewakili Fakultas Ilmu Kebumian.

“Terima kasih atas pemaparannya yang komprehensif, sehingga kami memperoleh berbagai informasi dan masukan berharga guna perbaikan kebijakan ke depan terkait penanggulangan bencana, khususnya kesiapsiagaan menghadapi ancaman gempa bumi megathrust di seluruh wilayah Indonesia," tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat III tersebut. 

Sebelumnya, Kepala BPBD Provinsi Jawa Barat Dani Ramdan menjelaskan kendala dalam upaya penanggulangan bencana di Jawa Barat diantaranya; belum tersedianya rambu dan papan informasi kebencanaan untuk seluruh daerah yang rawan bencana; ketersediaan SDM serta sarana dan prasarana kebencanaan yang memadai. Kemudian, sistem peringatan dini bencana yang masih minim, sosialisasi dan simulasi menghadapi bencana gempa bumi sesar lembang masih terbatas baik di kabupaten/kota ataupun masih banyaknya bangunan yang tidak memenuhi syarat aman gempa, sehingga perlu adanya proses retrofitting oleh dinas teknis bagian dari upaya mitigasi struktural. (rnm/sf)