Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa'aduddin Djamal. Foto: Dok/Man

Panitia Kerja (Panja) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Komisi X DPR RI mengapresiasi berbagai masukan dan catatan kritis yang diberikan berbagai narasumber seperti Heppy Trenggono dari Indonesian Bussiness Forum, perwakilan Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Himpunan Pengusaha Pribumi 9Hippi), serta Kompas-Gramedia terkait program MBKM.

“Kami mengapresiasi dan berterimakasih atas masukan yang sangat lengkap yang disampaikan oleh para narasumber terkait Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Sebetulnya apa yang disampaikan itu sudah pernah kami sampaikan kepada Mas Menteri (Mendikbud) saat rapat kerja dengan Komisi X DPR RI beberapa kali,” ujar Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa’aduddin Djamal dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja MBKM Komisi X DPR RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (17/1/2022).

Dilanjutkan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, bicara tentang link and match dalam pendidikan dan dunia kerja benar-benar tidak hanya ter-link, namun juga harus match. Ini yang menjadi permasalahan selama ini. Sebut saja mahasiswa magang di Gramedia, memang bisa mendapatkan link, namun terkadang tidak match dengan jurusan yang tengah dipelajarinya di kampus. Dengan kata lain, apa yang didapat saat magang tidak linear dengan disiplin ilmu yang dipilihnya di bangku kuliah. Semua narasumber juga sepakat dengan program MBKM ini, namun implementasinya memang yang sangat sulit. Karena itulah perlu dicari solusi yang terbaik agar program ini berhasil dan berdaya guna.

“Sebut saja masukan yang telah disampaikan oleh Kompas tentang character building. Dimana ini juga menjadi (perhatian) Presiden, beliau mengatakan tentang akhlak dari PNS dan sebagainya, yang mana juga menjadi bagian dari character building. Soft skill ini menjadi suatu yang sangat penting untuk kesuksesan seorang anak manusia. Karena memang hard skill ini kalau tidak dipadukan dengan soft skill, ini juga tidak menjadi manusia yang utuh, mengerti dan memahami. Hanya mengejar dari disiplin ilmu tapi dia tidak mengetahui bagaimana berkomunikasi dengan lingkungan, apalagi menghadapi kondisi Indonesia dan dunia saat ini,” paparnya.

Selain tentang character building, dalam RDPU yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih ini terungkap juga berbagai masukan lainnya. Sebut saja dari Sekjen BPP HIPMI Bagas yang mengungkapkan tantangan ke depan dimana tidak sedikit mahasiswa atau siswa yang salah jurusan. Kemampuan yang dimiliki tidak sesuai kebutuhan, dan adanya peluang kerja. Sehingga dengan adanya program kampus merdeka diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut, Adanya Kampus Merdeka diharapkan memberikan fleksibilitas, kemampuan yang sekarang lebih difokuskan terhadap kebutuhan, dan peluang kerja disesuaikan dengan kemampuan yang ada. “Keterampilan yang dibutuhkan adalah public speaking, entrepreneurship mindset and practical, city survival, pendidikan mental dan tata karma,” ungkap Bagas.

Dalam kesempatan itu HIPMI memberikan masukan terkait MBKM, yakni merangkum kurikulum yang sesuai dengan sertifikasi dan kompetensi yang diakui bersama, dan komitmen dari industri untuk menyerap. Tidak hanya itu HIPMI juga memberi masukan untuk sistem pendidikan yaitu peningkatan E-literasi, adanya mentoring para pelaku usaha industri, hingga program sejak masa kuliah. Dimana HIPMI memiliki perguruan tinggi dengan program pengenalan dunia usaha terhadap mahasiswa. (ayu/sf)