Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: Kresno/Man

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama untuk mempertimbangkan kembali untuk memberangkatkan jemaah umrah ke Arab Saudi. Mengingat adanya kasus Covid-19 varian Omicron yang sedang melanda di beberapa negara seperti, Arab Saudi, UEA, dan Turki.

“Bukan kami tidak setuju, tetapi kami mohon betul perjalanan umrah ini jangan menjadi penyebab bagi munculnya penularan Omicron di Indonesia. Paling ‘enggak’ enak acara keagamaan atau kegiatan keagamaan di-judge sebagai trigger dari penularan Omicron,” ungkap Ace dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1/2021).

Ia mengatakan jika kegiatan umrah tetap dilaksanakan, maka perlu adanya solusi yang diberlakukan seperti, one gate policy dan kebijakan protokol kesehatan. Serta turut berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait kebijakan one gate policy. Karena walaupun jumlah tempat tidur jemaah haji banyak, namun jika intensitas diperbanyak oleh calon jemaah umroh maka akan menimbulkan crowded.

"Tentu kami menginginkan agar kita lebih memprioritaskan keselamatan jemaah. Oleh karena itu, simulasi-simulasi terkait hal tersebut perlu dipikirkan dengan sebaik-baiknya,” tegas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II tersebut.

Di sisi lain, Pemerintah Arab Saudi dengan Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memberangkatkan jemaah umrah, dan sebanyak 1.023 jemaah umrah yang telah diberangkatkan. Ini menjadi catatan Indonesia karena meningkatnya kasus Omicron di Indonesia rata-rata disebabkan dari luar negeri yakni Dubai, Arab Saudi.

"Itu artinya, bahwa jangan sampai (Jemaah umrah) ini menjadi klaster baru dari penularan Omicron di Indonesia, walaupun ahli kesehatan mengatakan bahwa tingkat penularan Omicron cepat, namun tidak membahayakan. Tapi jangan sampai ada trigger munculnya Omicron di Indonesia,” pesan politisi Partai Golkar tersebut.

Dengan adanya prediksi gelombang ketiga Omicron yang akan melanda Indonesia, maka perlu adanya kehati-hatian dari masyarakat. Maka dirinya menyarankan agar pintu koordinasi tidak hanya ada di Jakarta, namun dibuka di daerah-daerah lainnya. Dengan begitu walaupun kebijakan umrah ini dijalankan oleh pihak swasta, namun perihal dalam memberikan pelayanan terhadap jemaah tidak tebang pilih. “Ini yang harus dipikirkan oleh Pak Wamen (Agama) dan Dirjen agar kebijakan umroh ini betul-betul,” tutup Ace. (rnm/sf)