Legislator Desak Pemerintah Perhatikan Tata Kelola DMO Batu Bara Yang Baik

13-01-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Nasril Bahar dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif beserta jajaran di Gedung Nusantara I. Foto: Oji/nvl

 

Anggota Komisi VII DPR RI Nasril Bahar mendesak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk dapat memperhatikan tata kelola Domestic Market Obligation (DMO) untuk batu bara. Dimana persoalan manajemen DMO mempengaruhi suplai pembangkit listrik nasional yang berimbas pada pasokan listrik masyarakat.

 

Nasril juga mempertanyakan penanggung jawab tata kelola DMO, sebab terlihat tidak ada sinkronisasi. "Sebab yang namanya DMO pasti mengutamakan kebutuhan nasional dahulu, jadi seperti apa manajemennya selama ini," terang Nasril dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif beserta jajaran di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senayan, Kamis (13/1/2021).

 

Belum lagi permasalahan batu bara ini turut menyeret anak usaha PT PLN (Persero) yakni PT PLN Batubara yang melakukan kontrak untuk suplai batu bara pembangkit listrik dan dianggap biang keladi seretnya pasokan di awal tahun ini. Sehingga juga terdapat wacana untuk membubarkan anak usaha tersebut.

 

Menurut Nasril, Kementerian ESDM perlu mencermati hal tersebut, ia menganalogikan seperti sebuah rumah jika terdapat masalah tentu penyelesaiannya bukan dengan membakarnya. "Kalau perlu Komisi ini khusus membicarakannya terkait manajemen DMO dan sinkronisasi dengan PLN Batubara sehingga tidak ada gonjang-ganjing lagi," tegas politisi PAN itu.

 

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI Sartono mengatakan permasalahan energi yakni batu bara tersebut sebelumnya sempat diprediksi akan terjadi di awal tahun ini. Politisi Partai Demokrat itu menyayangkan terjadinya keterbatasan suplai di tengah potensi batu bara nasional yang sebenarnya masih sangat berlimpah.

 

Sebelumnya Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, jika produsen batu bara memenuhi komitmen seharusnya tidak terjadi krisis. “Jadi sebetulnya kalau pemasok ini disiplin memenuhi komitmennya kita tidak perlu mengalami krisis," ujarnya. (ah/sf)

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...