Anggota Komisi Komisi V DPR RI Sudewo saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi V DPR meninjau lokasi penerima program BSPS di Kampung Buton, Kelurahan Anday, Distrik Manokwari Selatan, Manokwari, Papua Barat, Senin (20/12/2021). Foto: Eki/Man

Anggota Komisi Komisi V DPR RI Sudewo mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Papua II Ditjen Perumahan mengkaji ulang besaran anggaran yang diberikan kepada penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Papua Barat.

“Apakah anggaran Rp23,5 juta untuk setiap rumah yang berada di Manokwari dan sekitarnya ini sudah lazim atau belum?" tanya Sudewo saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi V DPR meninjau lokasi penerima program BSPS di Kampung Buton, Kelurahan Anday, Distrik Manokwari Selatan, Manokwari, Papua Barat, Senin (20/12/2021).

Hal itu, kata Sudewo, karena biaya operasional, tukang dan material bangunan di Papua lebih mahal dibanding di daerah lain seperti di Pulau Jawa. "Jadi harus dihitung ulang, (besaran penerima BSPS sebesar) Rp23 juta itu kalau memang masih jauh dari cukup, ya seyogyanya itu ditambah," ujar politisi Partai Gerindra itu.

Selain terkait besaran bantuan, Anggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin juga meminta Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Papua II melakukan pendataan kembali terhadap kondisi masyarakat dan menambah jumlah masyarakat yang menerima bantuan BSPS di Papua Barat.

“Kami lihat masih banyak yang belum mendapatkan alokasi itu, kami menginginkan agar saat-saat yang akan datang karena memang kondisinya betul-betul sangat membutuhkan, maka harus ada upaya optimalisasi anggaran agar masyarakat yang memang betul-betul menginginkan atau seharusnya layak mendapatkan bantuan bisa terakomodir untuk mendapatkan bantuan,” ujar politisi PKS itu.

Di Kelurahan Anday sendiri saat ini terdapat 20 kepala keluarga yang menerima bantuan program BSPS. Dari 20 tersebut, 17 rumah diantaranya sudah selesai dibangun/direnovasi sementara 3 lainnya masih dalam tahap pengerjaan dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2021 ini. (eki/sf)