Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf foto bersama usai pertemuan dengan Sekda Prov. Bali, Dinas Pariwisata Bali dan seluruh pelaku Pariwisata, di Denpasar, Bali, Senin (20/12/2021). Foto: Ayu/Man

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menegaskan dukungannya untuk adanya penanganan khusus bagi Bali terkait pemulihan pariwisata di masa pandemi Covid-19 ini. Mengingat, Bali merupakan wajah pariwisata Indonesia yang mampu mendatangkan devisa yang tidak sedikit bagi negara.

"Bali bisa dikatakan sebagai wajah dari pariwisata Indonesia secara keseluruhan. Namun dalam dua tahun terakhir, Bali sudah menerapkan  CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Sustainability, and Environment) atau standar protokol kesehatan dengan sangat baik sehingga angka penyebaran Covid pun sudah sangat menurun. Oleh karena itu kami menilai tidak Apple to apple jika Bali disamakan dengan Jawa," papar Dede saat pertemuan dengan Sekda Prov. Bali, Dinas Pariwisata Bali dan seluruh pelaku Pariwisata, di Denpasar, Bali, Senin (20/12/2021).

Sebagaimana diketahui angka penyebaran di Jawa memang lebih tinggi dibanding di Bali. Begitupun dengan vaksinasi dosis kedua di Bali yang sudah lebih dari 90 persen. Namun sayangnya Bali saat ini disamakan perlakuan kebijakannya dengan Jawa. Oleh karena itu Komisi X DPR RI sepakat untuk mendukung diberlakukannya kekhususan atau perbedaan penanganan terkait pandemi antara di Bali dengan di Jawa. 

Pasalnya, kondisi Pariwisata Bali saat ini tidak hanya dikeluhkan  oleh pelaku pariwisata Bali, namun juga oleh seluruh masyarakat Bali. Dimana, lebih dari 60 persen mata pencahariannya dan pendapatan asli daerahnya berasal dari bidang Pariwisata. Sehingga Pariwisata Bali saat ini disebut tengah 'berdarah-darah'. 

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mencontohkan, salah satu kebijakan terkait proses karantina wisatawan mancanegara yang ingin mengunjungi Bali yang dilakukan di Jakarta. Padahal jika hal itu dilakukan di Bali, maka akan menambah hunian hotel di Bali, sekaligus meningkatkan pemasukan bagi Bali. 

"Itu semua merupakan kebijakan pusat yang harus diperbaiki. Apalagi jika berbicara tentang G20 yang rencananya akan digelar pada tahun 2022 mendatang di Bali. Tidak bisa kita minta Pemprov Bali dan pelaku pariwisata di Bali untuk mempersiapkan even tersebut, sementara pariwisata Bali saat ini tengah megap-megap dan berdarah-darah," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Komisi X DPR RI mendesak pemerintah pusat untuk menambah stimulus bantuan ekonomi untuk Bali terutama dalam rencana pertemuan G20. Selain itu Komisi X DPR juga menyarankan untuk membuka pintu bagi wisatawan minimal asal Sydney dan Melbourne yang diyakini Dede akan bisa mempercepat recovery kondisi Pariwisata Bali. (ayu/es)