Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Kepala Stasiun TVRI Jawa Barat beserta jajarannya di Kantor Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Jawa Barat terkait langkah-langkah persiapan LPP TVRI Jabar dalam pelaksanaan ASO, di Bandung, Jabar, Jumat (10/12/2021). Foto: Oji/Man

Migrasi penyiaran televisi serta penghentian siaran analog atau Analog Switch Off (ASO) paling lambat diterapkan pada 2 November 2022 adalah amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. ASO dilakukan dengan melibatkan konversi infrastruktur penyiaran televisi terestrial analog menjadi terestrial digital.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Kepala Stasiun TVRI Jawa Barat beserta jajarannya di Kantor Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Jawa Barat terkait langkah-langkah persiapan LPP TVRI Jabar dalam pelaksanaan ASO, di Bandung, Jabar, Jumat (10/12/2021).

Politisi PDI-Perjuangan ini menambahkan, digitalisasi siaran amat penting bagi masyarakat, penyelenggara siaran, dan juga pemerintah. Lembaga penyiaran seperti TVRI Jawa Barat harus aktif mempersiapkan SDM penyiaran yang berkualitas demi menunjang siaran yang sehat dan berkualitas untuk masyarakat serta mampu menjawab tantangan digitalisasi penyiaran.

"Migrasi penyiaran teresterial (free to air) dari sistem analog ke digital adalah keniscayaan akibat kemutakhiran teknologi yang ditunjang regulasi dan konsensus masyarakat internasional. Teknologi kompresi gelombang elektromagnetik menjadi bilangan biner yang awalnya adalah sistem komputerisasi ini, telah menjadi kewajiban untuk diaplikasikan seluruh negara sebagai implikasi norma Konvensi Telekomunikasi Internasional dan Konstitusi International Telecommunication Union (ITU)," ulas legislator dapil Jawa Tengah VII ini.

Utut mendorong agar LPP TVRI di daerah untuk dapat berorientasi pada kemajuan di tengah persaingan ketat industri penyiaran saat ini. Penggunaan multiplatform dalam sektor media penyiaran yang memanfaatkan teknologi komunikasi secara masif dalam memberikan informasi terdepan kepada masyarakat.

"Kedatangan kami ke sini untuk mengetahui langkah strategis apa yang sudah dilakukan, baik dari sisi infrastruktur, SDM, anggaran dan program siaran. Tantangan dan kesulitan apa yang dihadapi terkait persiapan ASO oleh LPP TVRI Jawa Barat dan bagaimana solusinya. Dan peran apa yang sekiranya dapat dilakukan oleh Komisi I DPR RI untuk mendukung kelancaran persiapan ASO bagi LPP TVRI," pungkas Utut.

Di lain pihak, Kepala Stasiun TVRI Jawa Barat, Asep Suhendar mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat Jabar cukup tinggi terkait peralihan siaran analog ke digital. Bahkan ada yang datang langsung menanyakan ke kantor TVRI Jabar. "Mereka (dari Garut) ada yang inisiatif datang ke sini (kantor TVRI Bandung) menanyakan alat apa yang diperlukan agar bisa menikmati siaran digital. Dari sini saya melihat besarnya antusiasme masyarakat Jawa Barat dengan siaran digital," jelas Asep.

Lebih lanjut ia menerangkan, untuk mendukung peralihan siaran analog ke digital pihaknya bekerjasama dengan KPID untuk menyisir wilayah blankspot siaran di Jabar. Dibutuhkan lahan di beberapa daerah untuk pembangunan pemancar transmisi untuk memperkuat jangkauan siaran. "Sementara terkait rencana pembagian alat bantu penerimaan siaran atau Set Top Box (STB) untuk rumah tangga miskin yang masih menggunakan televisi analog, kami belum pernah diajak bicara oleh pihak Kominfo," tandasnya.

Kunspek Komisi I DPR RI ke LPP TVRI Jabar ini diikuti oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono, dan sejumlah Anggota Komisi I DPR RI di antaranya Effendi Simbolon, Dede Indra Permana, Junior BP Siahaan, Krisantus Kurniawan, TB Hasanuddin, Bobby Adityo Rizaldi, Nurul Arifin, Fadhlullah, Muhammad Farhan, A. Helmy Faishal Zaini, Syaiful Bahri Anshori, Teuku Riefky Harsa, Rizki Aulia Rahman Natakusumah, Alimin Abdullah dan Muhammad Iqbal. (oji/sf)