Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema. Foto:Arief/rni

Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema mempertanyakan keseriusan Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam pengendalian kebakaran di kawasan Hutan konservasi di berbagai daerah di Indonesia. Ansy Lema, sapaan akrabnya, menyoroti KLHK RI dalam rapat yang membahas tindak lanjut rapat sebelumnya pada 22 November 2021 lalu. Dia menilai, rencana kerja KHLK yang disampaikan tidak menunjukkan adanya komitmen yang jelas.

"Penjelasan Sekjen (KLHK) terkesan asal ada penjelasan saja. Anggaran Dirjen KSDAE Rp1,78 triliun, sementara pengendalian kebakaran di kawasan konservasi itu Rp20 miliar. Dari postur anggaran ini bisa kita simpulkan pengendalian kebakaran di kawasan konservasi itu tidak penting," tegas Ansy Lema dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan jajaran Eselon I KLHK di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (29/11/2021). 

Kepada Sekjen KLHK, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu mencontohkan, tahun ini hingga November 2021, salah satu kawasan konservasi yaitu Taman Nasional Komodo mengalami kebakaran sebanyak dua kali. Yaitu pada 2 November dan 7 Agustus 2021 di zona-zona inti, masing-masing di Loh Serai Pulau Rinca dan Laju Pamali.  Ansy Lema menilai, bahwa mitigasi yang dilakukan tidak pernah clear.

"Investigasinya juga tidak transparan. Kalau pola (penanganan) kebakaran ini selama lima tahun terjadi terus dan pemadamannya itu dilakukan dengan hanya melibatkan masyarakat sekitar, serba tradisional, mengkhawatirkan pak," tegas Ansy Lema. Legislator dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) II itu melanjutkan, sejauh ini Taman Nasional Komodo sudah empat kali terjadi kebakaran.

Sampai detik ini pula, ia bersama rekan-rekan di Komisi IV DPR mengaku tidak pernah tahu penjelasan resmi dari KLHK. "Itu apa penyebabnya? Solusinya seperti apa? Jalan keluarnya seperti apa? (Anggaran) Rp20 miliar pak, untuk Taman Nasional Komodo saja ini tidak cukup. Saya mohon Pak Sekjen jangan asal menjawab, karena kami bertanya tidak asal bertanya,” kritisi Ansy Lema. 

Sekjen KLHK Bambang Hendroyono sebelumnya mengungkapkan kepada Komisi IV DPR bahwa pihaknya telah melakukan penyesuaian pagu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2022. Penyesuaian itu dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari Komisi IV DPR RI.  Dari pembahasan di tingkat internal, disepakati pagu Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) untuk penanganan Karhutla di kawasan konservasi.

Dari pembahasan itu pula semua program di Eselon I KLHk disepakati bersama agar mendukung penanganan karhutla di Taman Nasional Komodo. Ia juga memaparkan besaran pagu anggaran untuk penanganan karhutla di kawasan konservasi sebesar Rp20 miliar. Besaran itu secara khusus diarahkan untuk pengadaan sarana dan prasarana di Taman Nasional Komodo. Adapun rinciannya mencakup penyediaan mobil tangki air 1 unit, sepeda motor trail 60 unit dan pompa apung 20 unit. 

Kemudian, pengadaan selang sebanyak 400 gulung, pompa apung sebanyak 400 unit, sepatu pemadam sebanyak 400 unit, baju pemadam sebanyak 400 unit, helm dan topi pengaman sebanyak 400 unit, sarung tangan sebanyak 400 unit dan handy talkie 400 sebanyak unit. 

Dari pemaparan itulah, beberapa Anggota Komisi IV DPR RI mempertanyakan komitmen KLHK. Pasalnya, banyak kawasan konservasi yang harus mendapatkan perhatian namun pagu anggaran yang dialokasikan dinilai terlalu kecil. Fokus yang diarahkan ke Taman Nasional Komodo juga turut dipertanyakan, padahal banyak kawasan konservasi di Indonesia. Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi juga meminta Sekjen KLHK memberikan penjelasan secara lengkap dan transparan. Sehingga, tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi sehingga menimbulkan pertanyaan publik. (hal/sf)

SAKSIKAN VIDEO TERKAIT: KOMISI IV DPR RI RDP DENGAN ESELON I KEMENTERIAN LHK