Komisi II Minta BPN Bergabung dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

24-11-2021 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang berfoto bersama usai kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Tangerang, Banten, Selasa (23/11/2021). Foto: Novel/nvl

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dapat bergabung ke pelayanan terpadu satu pintu. Hal ini karena BPN dinilai sangat bersentuhan dan melekat dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak kesulitan dengan urusan atau persyaratan BPN.

 

“Ya kita akan sampaikan kepada Menteri ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional) supaya sesegera mungkin mereka melibatkan diri dalam fungsi pelayanan publik ini, karena BPN sangat bersentuhan dengan masyarakat,” ujar Junimart di sela-sela kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Tangerang, Banten, Selasa (23/11/2021).

 

Selain itu, lanjut Junimart, hadirnya BPN nanti di Mal Pelayanan Publik (MPP) bisa menghindari praktik penyimpangan urusan pertanahan yang kini sedang marak kasus mafia tanah di Indonesia. “Sebagaimana kita tau sekarang (banyak) mafia tanah yang beredar di Indonesia. Jadi salah satu cara untuk meminimalisir penyimpangan tentang pertanahan sebaiknya BPN sesegera mungkin bergabung dengan MPP. Karena kalau BPN bergabung maka masyarakat juga semakin bisa terlayani,” tuturnya.

 

Di sisi lain, legislator dapil Sumut III ini juga mengapresiasi segala bentuk pelayanan terpadu dan aplikasi yang diciptakan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Salah satunya yaitu Aplikasi Vaksinasi Kota Tangerang (Avatar) yang dapat memudahkan masyarakat untuk memperoleh vaksin Covid-19. Aplikasi tersebut membuat proses pendaftaran vaksin maupun pendataan lebih praktis cukup menggunakan smartphone.

 

Menurut Junimart, apa yang dilakukan Pemkot Tangerang dalam pelayanan publik yang sudah berbasis daring seperti aplikasi Avatar tersebut bisa menjadi inspirasi maupun contoh oleh kota dan kabupaten lain di Indonesia. “Saya tertarik dengan istilah Avatar tadi, bisa menjadi inspirasi supaya daerah lain atau kota lain minimal mengikuti pola yang dilakukan dari Kota Tangerang, bukan menyamai,” tutup Junimart. (nvl/es)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...