Komisi III Apresiasi Capaian Vaksin Covid-19 di Kalsel

20-11-2021 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI bertemu dengan Kapolda Kalsel Irjen Rikwanto beserta jajaran dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel Rudi Prabowo Aji beserta jajaran, di Banjarmasin, Kalsel, Jumat (19/11/2021). Foto: Rizki/Man

 

Komisi III DPR RI mengapresiasi penanganan Covid-19 di Kalimantan Selatan (Kalsel). Dari total penduduk Kalsel sekitar 3.161.137 orang, capaian vaksinasi dosis pertama sebanyak 1.391.813 (44,03 persen) dan capaian dosis kedua sebanyak 885.697 (28,02 persen).

 

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI bertemu dengan Kapolda Kalsel Irjen Rikwanto beserta jajaran dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel Rudi Prabowo Aji beserta jajaran, di Banjarmasin, Kalsel, Jumat (19/11/2021).

 

“Dari paparan Pak Kapolda, dari penduduk Kalimantan Selatan 3,1 juta, dan alhamdulillah sudah mendapatkan vaksin 44 persen. Insya Allah nanti akan ter-cover semua yang wajib vaksin, sebagaimana perintah Bapak Presiden bahwa akhir Desember 2021 kira-kira sudah 70 persen. Jadi Kalsel Insya Allah semua nanti bebas Covid lah,” harap Pangeran.

 

Tercapainya percepatan penanganan Covid-19 di Kalsel, kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, sebagai salah satu upaya Kepolisian, khususnya Polda Kalsel, dalam hal ini membantu mengawasi pelaksanaan dan pendistribusian vaksin Covid-19 kepada masyarakat.

 

Senada, Anggota Komisi III DPR RI Acmad Dimyati Natakusumah, mengapresiasi upaya pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, dan Polda Kalsel, dalam upaya mewujudkan percepatan penanganan Covid-19 di Kalsel. Menurut Dimyati, peran aparat keamanan dalam melakukan pengawasan protokol kesehatan sangat penting. Karena masyarakat akan patuh apabila aparat keamanan yang terjun langsung dalam memantau masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan.

 

“Maka oleh sebab itu harus terus digalakkan. Masyarakat itu takut dengan Polisi, karena takut sehingga mereka betul-betul menjaga jarak, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan dan juga untuk hidup yang sehat. Polisi harus hadir walaupun ini tugas pemerintah, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maka Polisi dan Jaksa serta TNI harus kolaborasi konstruktif untuk bagaimana menyukseskan penanganan Covid-19 termasuk vaksinasi. Kita berharap kalau bisa vaksinasi di seluruh Indonesia, masyarakat sudah tervaksinasi di akhir tahun 2021,” kata Dimyati.

 

Selain itu, Dimyati berharap para pengusaha tambang di Kalsel ikut berpartisipasi membantu percepatan penanganan Covid-19 di Kalsel. Mengingat sektor pertambangan dan penggalian menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Kalsel. "Dari total pertumbuhan ekonomi Kalsel, Triwulan III-2021 sebesar 4,82 persen, sektor pertambangan dan galian menyumbang 11,28 persen,” tandas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

 

Sebelumnya Kapolda Kalsel Irjen Rikwanto menyampaikan, per 17 November 2021, jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 di Kalsel hanya ada 3 orang. Data Bed Occupancy Rate (BOR) rumah sakit rujukan maupun yang non-rujukan, hanya terpakai 17 kamar. Jadi kesimpulannya Covid-19 di Kalsel masih aman terkendali. (qq/sf)

BERITA TERKAIT
DPR Tegaskan Guru Bukan Beban Negara, Usia Pensiun Tetap Ideal
21-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menegaskan bahwa guru merupakan aset bangsa yang harus terus didorong...
Aparat Diminta Tindak Tegas Pelaku TPPO Anak yang Dieksploitasi Jadi LC
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez merasa prihatin sekaligus geram menanggapi kasus eksploitasi seksual dan tindak...
Komisi III Minta KPK Perjelas Definisi OTT dalam Penindakan
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menekankan pentingnya kejelasan terminologi hukum yang digunakan Komisi Pemberantasan...
Martin Tumbelaka: KPK Harus Independen, Dorong Pencegahan dan Penindakan Korupsi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka menegaskan pentingnya menjaga independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus mendorong...