Anggota Komisi X DPR Muhammad Khadafi saat mengikuti Tim Kunspek Panja MBKM Komisi X DPR RI mengunjungi Universitas UPH, Tangerang, Banten, Jumat (12/11/2021). Foto: Jaka/Man

Anggota Komisi X DPR Muhammad Khadafi mengatakan, sejumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Tangerang Raya megeluhkan implementasi program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) terutama kampus yang masih baru berdiri. Tentu ini harus menjadi evaluasi bersama agar MBKM ini bisa berjalan secara optimal, serta perlu dipikirkan implementasi MKBM pada PTS di daerah terluar, tertinggal, terdepan (3T).

“Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama, karena kalau kampus-kampus yang boleh dikatakan baru akan kesulitan. Misalnya saja soal jaringan mereka untuk bisa  student exchange dan magang akan jadi kendala,” ujar Khadafi saat mengikuti Tim Kunspek Panja MBKM Komisi X DPR RI mengunjungi Universitas UPH, Tangerang, Banten, Jumat (12/11/2021).

Ia melanjutkan, Kemendikbudristek harus bisa merekomendasikan kepada perusahaan-perusahaan agar memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk magang. “Magang di perusahaan itu menjadi suatu hal baru bagi daerah mereka. Jangan sampai  program MBKM ini semakin memberikan jarak yang berbeda antara kampus terkemuka dan yang baru,” tuturnya.

Politisi Fraksi PKB ini menambahkan, adanya pandemi ini saja sudah sangat menjadi kendala tersendiri bagi kampus-kampus baru terutama dari penerimaan mahasiswanya. “Kita berharap generasi muda ke depan mereka yang benar-benar memahami teknologi, jangan sampai satu generasi tidak memahami teknologi yang menyebabkan kita kehilangan satu generasi masa keemasan,” ucap Khadafi.

Selain itu, Legislator Dapil Lampung I ini juga mendorong Kemendikbudristek untuk terus menyosialisasikan program MBKM agar benar-benar bisa diterjemahkan dengan baik oleh para pemangku kepentingan di kampus-kampus. Jangan sampai MBKM ini justru membuat bingung mereka, akhirnya menjadi kemerosotan berkenaan dengan kualitas pembelajarannya.

“Kita tahu bahwa proses dari MBKM ini mempengaruhi akreditasi kampusnya. Jika akreditasi turun, tentunya mahasiswa akan mengalami kerugian. Kita tahu bersama banyak sekali lapangan pekerjaan yang mensyaratkan akreditasi. Kita berharap program yang cukup baik ini bisa mendorong terobosan-terobosan baru dan semakin merata kualitas pendidikan di Indonesia, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) maupun Kemendikbudristek harus bekerja keras dalam mensosialisasikannya,” tutupnya. (jk/es)