Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan jajaran Eselon I KKP di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021). Foto: Arief/Man

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan setiap perencanaan yang nantinya akan direalisasikan pada tahun 2022 sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama. Tidak ingin kesalahan sama terulang kembali, ia menekankan KKP untuk tidak telat menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kami (Komisi IV DPR) segala perencanaan di setiap Eselon I direalisasikan dengan cepat, tepat sasaran, terukur, transparan, dan akuntabel sehingga program yang bersifat reguler atau bantuan pemerintah dapat segera dirasakan oleh masyarakat.” terang Sudin saat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan jajaran Eselon I KKP di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021).

Selain itu, dalam rapat tersebut, Sudin turut mempertanyakan PP 85 Tahun 2021 yang kini menjadi perbincangan hangat di sektor kelautan. Di dalam kebijakan tersebut dipaparkan tentang pengaturan jenis dan tarif jenis Penerimaan Negaran Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan.

Berdasarkan aspirasi yang diterima oleh Komisi IV DPR RI, PP 85 Tahun 2021 dinilai memberatkan nelayan dan pelaku usaha karena pungutan yang ditarik oleh negara dianggap tidak wajar. Oleh karena itu, ia meminta KKP untuk mempertimbangkan kembali aturan tersebut sekaligus menindaklajutinya.

Lebih lanjut, Sudin menekankan KKP perlu menyediakan sejumlah data yang memperkuat sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan neraca dan distribusi alokasi impor komoditas perikanan. Hal ini menjadi vital untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif dengan konsep ‘ekonomi biru’. (ts/es)