Laporan Masyarakat Harus Ditanggapi dengan Sigap oleh Polisi

30-10-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid. Foto: Dok/Man

 

Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid memberikan pandangan soal maraknya masyarakat yang lebih memiliki melaporkan suatu kejadian ke media sosial ketimbang ke pihak kepolisian. Jazilul mengatakan, kondisi itu menjadi catatan untuk Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk jajaran ke bawahnya.

 

Menurutnya aduan masyarakat, sepanjang ada indikasi pelanggaran hukum, maka kepolisian berkewajiban sigap merespon dengan memberikan pelayanan yang prima. "Ini menjadi koreksi jajaran polisi memperbaiki pelayanan tugas," ujar Jazilul dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria, Jumat (29/10/2021).

 

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, sudah menjadi tugas polisi menerima laporan dan langsung menindaklanjutinya. Sehingga dengan begitu kinerja kepolisian bisa lebih dipercaya oleh masyarakat. "Kalau masyarakat lebih suka laporan di media sosial, selama ini mungkin takut ke pihak kepolisian atau jelimet, tidak sederhana, dan transparan," ujarnya.

 

Jazilul pun menjabarkan, ketakutan dan kehawatiran masyarakat itu harus bisa diatasi pihak kepolisian. Hal itu agar setiap laporan masyarakat bisa sesuai prosedur yang semestinya dan kepolisian langsung menjalankan tugasnya. “Kami mendukung kepolisian lebih humanis, transparan, cepat dalam menerima laporan masyarakat," tandas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI tersebut. (eko/sf)

BERITA TERKAIT
DPR Tegaskan Guru Bukan Beban Negara, Usia Pensiun Tetap Ideal
21-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menegaskan bahwa guru merupakan aset bangsa yang harus terus didorong...
Aparat Diminta Tindak Tegas Pelaku TPPO Anak yang Dieksploitasi Jadi LC
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez merasa prihatin sekaligus geram menanggapi kasus eksploitasi seksual dan tindak...
Komisi III Minta KPK Perjelas Definisi OTT dalam Penindakan
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menekankan pentingnya kejelasan terminologi hukum yang digunakan Komisi Pemberantasan...
Martin Tumbelaka: KPK Harus Independen, Dorong Pencegahan dan Penindakan Korupsi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka menegaskan pentingnya menjaga independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus mendorong...