Perbaiki PNBP, Daniel Johan Dorong Pemerintah Optimalkan Kapasitas Nelayan

14-10-2021 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan. Foto: Dok/Man

 

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong Pemerintah untuk lebih mengoptimalkan kapasitas nelayan guna perbaiki Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor perikanan dan kelautan. Sebelumya, pemerintah meningkatkan tarif dan jenis PNBP sektor perikanan dan kelautan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021.

 

“Seharusnya pemerintah mendorong peningkatan kapasitas nelayan Indonesia mulai dari aspek perkapalan, cold storage dan pemasaran produk agar PNBP di sektor kelautan dan perikanan kita bertambah," kata Daniel dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Kamis (14/10/2021).

 

Dalam PP Nomor 85 Tahun 2021 yang diperjelas dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 86 tahun 2021 serta Kepmen Nomor 87 tahun 2021, terdapat aturan yang memberatkan nelayan karena adanya peningkatan tarif serta jenis pungutan PNBP. Beberapa peningkatan tarif yang dianggap memberatkan seperti surat izin usaha perikanan (SIUP), pungutan hasil perikanan atas perizinan berusaha penangkapan ikan, pelayanan tambat dan labuh di pelabuhan atau pendaratan ikan, dan pelayanan dock kapal.

 

Selain itu, peningkatan tarif lainnya yang diatur yaitu pada pelayanan pengadaan air, pelayanan bengkel, pelayanan masuk pelabuhan, pelayanan penggunaan ruang pendingin,  freezer, serta cold storage, dan jenis pelayanan lainnya. Daniel melihat terdapat kenaikan tarif lebih dari 100 persen melalui beleid terbaru itu.

 

"Kami meminta pemerintah tidak memberatkan pajak kepada rakyat di tengah dunia perikanan babak belur dan banyak yang bangkrut selama lima tahun ini. Sektor lain seperti pajak mobil, pariwisata, maupun investasi mendapat subsidi dan relaksasi dari pemerintah, ini nelayan malah dibebani dengan kenaikan PNBP 200-500 persen," lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

 

Daniel menilai seharusnya pemerintah memikirkan cara untuk meningkatkan daya saing sektor perikanan. Sebab, Indonesia dinilai masih tertinggal dengan negara-negara tetangga, padahal kekayaan laut Indonesia diperkirakan mencapai 1.338 miliar dolar AS atau sekitar Rp19.133 triliun.

 

Untuk mencegah kebocoran pendapatan negara, Daniel menilai perlu adanya peningkatan patroli laut untuk mencegah pencurian potensi laut, khususnya di Natuna Utara. Sehingga, aktivitas perikanan tangkap berkontribusi pada ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berpengaruh pada peningkatan daya saing sektor perikanan.

 

"Kalau itu tidak dilakukan, dampaknya terhadap nelayan Indonesia sangat besar. Kita tidak mau suatu saat kita lebih memilih impor berbagai hasil laut karena jauh lebih murah dan akibat dari produksi kita kalah bersaing, ini faktor fundamental yang harus dipikirkan pemerintah sejak dini," sebut legislator dapil Kalimantan Barat I itu.

 

Hal lainnya yang perlu dilakukan yakni perlu diperhatikan bagaimana regulasi dari pemerintah dapat mengoptimalkan perikanan tangkap, budi daya, hingga industri bioteknologi. “Saya juga berharap pemerintah bisa serius mengatur penerimaan negara dari potensi laut dan mencegah kebocoran pendapatan negara, bukan dengan meningkatkan tarif PNBP yang memberatkan nelayan," ucap Daniel. (hal/sf)

BERITA TERKAIT
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...