Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi. Foto: Dok/Man

Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi mengapresiasi Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin yang hadir meninjau langsung pembangunan Jalur Puncak II di perbatasan wilayah Kabupaten Bogor dan Cianjur. Menurut Mulyadi, kedatangan Bupati Bogor Ade Yasin ke titik tersebut terkorelasi dengan ikhtiar dirinya yang juga ingin merealisasikan Jalur Puncak II.

Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan, ia yang mengusulkan untuk membangun jembatan ikonik Jalur Puncak II seperti yang sering digaungkan oleh Bupati Bogor Ade Yasin. Demikian disampaikan Mulyadi dalam siaran persnya yang diterima Parlementaria, Kamis (14/10/2021).

Bahkan, sambung Mulyadi, ia mengusulkan agar masyarakat diberi kesempatan agar menuangkan idenya terkait pembuatan jembatan ikonik. “Saya bilang ke Bupati Bogor Ade Yasin, kalau berkenan kasih kesempatan masyarakat juga untuk menuangkan ide-idenya lalu kita lombakan buat jembatan yang betul-betul menjadi kebanggaan khususnya Bogor Timur,” ujar Mulyadi.

Legislator dapil Jabar V ini menekankan, dengan dilibatkannya masyarakat maka perjuangan dari Jalur Puncak II akan terasa jika nantinya bisa terealisasi. “Di samping fungsi, ada estetika, pengembangan dan seterusnya. Sehingga, manfaatnya luas ke kehidupan. Terutama, peningkatan kehidupan masyarakat,” pungkas Mulyadi.

Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan di jembatan tersebut nantinya akan menonjolkan ciri khas dari dua daerah. Ide tersebut, dikatakan Ade Yasin berasal dari ide Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi. Sehingga, Bupati Bogor pun berharap rencana ini dapat didorong agar juga terealisasi.

“Kita juga tadi berdiskusi, mudah-mudahan bisa didorong oleh Pak Mulyadi untuk membangun jembatan ikonik ni. Idenya dari Beliau juga membuat jembatan antar daerah. Jadi dua khasnya bisa bersatu di sini,” papar Ade Yasin sembari berharap, dengan ikhtiar Pemkab Bogor dalam merealisasikan Jalur Puncak II dapat menyemangati masyarakat yang ada di sekitar. Lantaran, masyarakat akan mendapat fasilitas infrastruktur yang memadai dari pemda bahkan pemerintah pusat. (pun/sf)