Kearifan Lokal, Tiang Utama Penyangga Pembangunan Bali

11-10-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI A.A.Bagus Adhi Mahendra Putra saat mengikuti Tim Kunker Komisi II DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (11/10/2021). Foto: Erman/Man

 

Anggota Komisi II DPR RI A.A.Bagus Adhi Mahendra Putra mengatakan, kearifan lokal dan kekayaan alam yang ada di Bali merupakan salah satu tiang penyangga pembangunan di Bali. Untuk itu, ia meminta kepada semua pihak agar menjaga dengan sungguh-sungguh atas anugerah berupa keindahan alam yang dimiliki Bali.

 

Hal tersebut disampaikannya usa mengikuti Tim Kunker Komisi II DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (11/10/2021). "Bali ini adalah daerah yang tidak mempunyai kekayaan alam apapun, namun dia mempunyai kearifan lokal yang kita harus jaga. Baik itu subaknya, areal sawahnya, ada sungai, ada gunung, ada lautnya, ini harus terus dijaga semuanya, terutama jalur hijaunya," terang Bagus.

 

Mengingat pentingnya kedua unsur tersebut bagi Bali (kearifan lokal dan jalur hijau, red), Politisi Fraksi Partai Golkar ini memberi catatan khusus kepada Pemerintah Provinsi Bali juga Kanwil Badan Pertanahan Nasional Bali agar tanah di Bali tidak mudah diperjualbelikan apalagi dialihfungsika, terutama yang berada di jalur hijau.

 

"Sehingga Bali kedepannya tidak hanya menjadi kenangan, namun tetap terjaga dengan adanya desa adat, dengan adanya subak, sawah. Begitu juga dengan budaya-budaya yang terjaga," tegasnya.

 

Di sisi lain, wakil rakyat dapil Bali ini meminta agar Kanwil BPN Bali turut menjaga simbol-simbol budaya yang ada di Bali dari sengketa kepemilikan. Dirinya mencontohkan keberadaan Puri yang merupakan tempat tinggal bangsawan Bali atau keluarga raja-raja Bali yang kerap bersinggungan dengan lahan milik pemerintah.

 

"Puri merupakan simbol budaya. Jangan sampai ada sengketa antara letak bekas Puri yang ada di Provinsi Bali ini dengan Pemda setempat. Nah ini harus cariin win-win solution. Enggak enak, enggak elok kalau pas depan Puri yang areal Puri-nya dipasangin tanah milik Pemda," pungkasnya. (es)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...