Semua Institusi Penegak Hukum Hendaknya Mendukung Penuntasan Kasus HAM Berat

06-10-2021 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Foto: Dok/Man

 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung pembentukan tim khusus untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat melalui jalur non-yudisial. Dia mengungkapkan, penuntasan isu HAM memang merupakan salah satu janji kampanye Jokowi yang harus segera ditunaikan.

 

“Saya sangat mendukung usulan Pak Presiden yang akan membentuk tim khusus dengan tujuan dapat menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat,” ujar Sahroni dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (5/10/2021).

 

Sebelumnya saat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Komnas HAM dan satuan kerjanya Komnas Perempuan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, Presiden Joko Widodo akan membentuk tim khusus untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.

 

Sahroni juga meminta agar semua institusi penegak hukum yang terkait turut membantu lancarnya upaya penuntasan kasus HAM ini. "Konsep dengan adanya tim khusus ini sudah sangat bagus ya, namun nanti tinggal bagaimana berkoordinasi dengan lembaga lainnya yang beririsan bisa berjalan dengan baik atau tidak,” katanya.

 

Politisi Partai Nasdem ini juga menyerukan, agar institusi terkait mengutamakan kemudahan dan kordinasi antar lembaga demi pemenuhan hak-hak korban. "Itu perlu diperhatikan, karena dari koordinasi tersebut akan mempermudah tim khusus usulan Pak Presiden ini memenuhi hak-hak korban yang sampai sekarang belum jelas kelanjutannya,” papar Sahroni.

 

Menurutnya, pelanggaran HAM berat ini sebenarnya utang masa lalu yang tidak terselesaikan, dan Presiden sesuai dengan visi-misinya bermaksud untuk mengedepankan keadilan dan HAM. "Sebagai Wakil Ketua di Komisi yang membidangi hal ini. Tentunya komitmen Pak Jokowi harus diapresiasi, dan kami akan selalu mendukung penuh,” ujarnya. (eko/sf)

BERITA TERKAIT
DPR Tegaskan Guru Bukan Beban Negara, Usia Pensiun Tetap Ideal
21-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menegaskan bahwa guru merupakan aset bangsa yang harus terus didorong...
Aparat Diminta Tindak Tegas Pelaku TPPO Anak yang Dieksploitasi Jadi LC
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez merasa prihatin sekaligus geram menanggapi kasus eksploitasi seksual dan tindak...
Komisi III Minta KPK Perjelas Definisi OTT dalam Penindakan
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menekankan pentingnya kejelasan terminologi hukum yang digunakan Komisi Pemberantasan...
Martin Tumbelaka: KPK Harus Independen, Dorong Pencegahan dan Penindakan Korupsi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka menegaskan pentingnya menjaga independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus mendorong...