Pemerintah Harus Bantu Swasta Kembangkan Kawasan Industri

02-10-2021 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Wuryanto saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VII DPR RI dengan Direksi PT Bogorindo Cemerlang selaku pengelola Kawasan Industri Sentul, di Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/9/2021). Foto: Tasya/Man

 

Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Wuryanto menyoroti pihak swasta yang kesulitan dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan industri. Salah satu kendala dalam pengembangan di Kawasan Industri Sentul adalah persoalan pembebasan lahan. Bambang mendorong pemerinntah turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut guna percepatan pengembangan di kawasan industri oleh pihak swasta.

 

Hal tersebut disampaikan Bambang usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VII DPR RI dengan Direksi PT Bogorindo Cemerlang selaku pengelola Kawasan Industri Sentul, di Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/9/2021).

 

“Nah, tentu swasta dalam mengembangkan industri butuh dibantu sarana dan prasarananya. Apa yang paling memberatkan bagi mereka? Nomor satu itu adalah soal tanah, itu lahan. Lahan ini tentu swasta agak susah misalnya untuk pembebasan lahan atau posisi lahan strategi, pemerintah harus bantu,” terang Bambang.

 

Selain persoalan lahan, ujar Bambang, pihak swasta perlu diberi kemudahan dan kecepatan perizinan pembangunan infrastruktur penunjang kawasan industri seperti jalan tol, ketersediaan sumber listrik, juga air. Diperlukan sistem perizinan terpadu antara pemerintah pusat hingga ke daerah, baik itu provinsi juga kabupaten/kota.

 

Wakil rakyat dapil Jateng IV ini berharap, pemerintah dapat serius dalam menggarap proyek kawasan industri. Sebab, berdasarkan data BPS, sektor industri memberikan kontribusi terbesar yakni sekitar 78,16 persen dari total nilai ekspor nasional selama tahun 2021.

 

Bambang menegaskan, DPR RI akan hadir untuk mengurangi beban sektor industri untuk menjaga kinerja industri tetap positif sehingga berdampak pada perekonomian negara. “Intinya kalau konsep oke, tentu DPR akan bertugas sesuai dengan kewenangannya,” tutup Bambang. (nap/es)

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...