Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul (kiri) dan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Fauzan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU). Foto: Dep/nvl

Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul dan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Fauzan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka penelitian, kajian, dan kegiatan akademik lainnya. MoU tersebut menjadi pedoman bagi Badan Keahlian DPR RI dan UMM dalam pelaksanaan dukungan keahlian guna memperkuat fungsi DPR RI yang meliputi fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

"Penandatanganan Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerjasama yang menunjang tugas pokok dan fungsi dari Badan Keahlian DPR RI dan UMM," tutur pria yang akrab disapa Sensi ini di Malang, Jawa Timur, Rabu (29/9/2021).

Ia menyampaikan bahwa ruang lingkup dari Nota Kesepahaman yang dilakukan antara Badan Keahlian DPR dengan UMM mencakup beberapa hal, diantaranya yakni mengenai pelaksanaan penelitian bersama dalam ranah kegiatan akademik, berkenaan dengan pelaksanaan dukungan terhadap fungsi legislasi, penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pengawasan DPR RI.

Cakupan lainnya adalah terkait pelaksanaan kegiatan dalam ranah akademik, seperti kuliah umum, seminar, diskusi publik, diseminasi, lokakarya, dan workshop dalam rangka pelaksanaan dukungan keahlian BK DPR RI terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RI.

Selanjutnya yaitu tentang pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, dan juga soal pelaksanaan kegiatan lainnya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. "Kami memandang bahwa perguruan tinggi merupakan mitra strategis dalam rangka optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dukungan terhadap fungsi legislasi, penetapan APBN, dan pengawasan DPR RI," ucap Sensi.

Ia berharap, ke depan, dengan adanya kerja sama ini akan semakin intensif, produktif, transparan, dan akuntabel dengan adanya upaya membangun sistem pengelolaan masukan masyarakat secara online.  "Dengan sistem ini, akses masyarakat akan semakin terbuka lebar untuk memberikan masukan, dan masyarakat juga dapat memantau tindak lanjut dari masukan-masukan yang disampaikan kepada Badan Keahlian DPR," ujarnya.

Badan Keahlian DPR RI sendiri merupakan badan yang mempunyai tugas dan fungsi dukungan perancangan Undang-Undang di DPR RI. Sejauh ini, Badan Keahlian DPR RI telah melakukan penandatangan MOU dengan beberapa Universitas atau Perguruan Tinggi, antara lain Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Kemudian Universitas Nasional Jakarta, Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Universitas Tadulako Palu, Universitas Katholik Widya Mandira, dan Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Universitas Negeri Surakarta (UNS) Solo, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Aceh, dan Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak. (dep/es)