Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti saat pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dengan Bupati Kendal Dico M. Ganinduto beserta jajaran di Kendal, Jawa Tengah, Kamis (23/9/2021). Foto: Chasbi/Man

Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti menilai bahwa pengelolaan bantuan sosial di Kabupaten Kendal belum tepat sasaran. Pasalnya dari data Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 42.630 calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM), ada 5.171 data yang dinilai tidak berhak dalam menerima bantuan sosial tersebut dikarenakan statusnya.

“Dari pemaparan Bupati Kendal, ada sebelas ribu lebih data terbaru dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang perlu divalidasi ulang. Dari jumlah itu, ternyata lima ribu lebih data tidak tepat sasaran karena ada data ASN, TNI dan POLRI,” katanya usai pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dengan Bupati Kendal Dico M. Ganinduto beserta jajaran di Kendal, Jawa Tengah, Kamis (23/9/2021).

Legislator Fraksi Golkar menyampaikan, Bupati Kendal Dico Ganinduto menolak untuk menyalurkan dana yang sekitar lima ribuan tersebut karena diisi oleh orang-orang kaya. Pemda Kendal meminta penyaluran bantuan by name by address agar BST tepat sasaran.

“Jadi harus tepat sasaran. Memang mestinya pendataan itu harusnya satu pintu, sehingga tidak akan pernah terjadi misleading data. Di sini ada beberapa Direktorat Jenderal (Dirjen) Kemensos kemudian Pusat Data Kesejahteraan Sosial Kemensos yang mestinya semua Dirjen masuk ke Pusdatin Kemensos, sehingga data yang keluar adalah satu data,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, jika masing-masing Dirjen berpangku pada data mereka masing-masing maka tidak akan pernah ketemu titik temunya sehingga penyaluran tidak akan pernah tepat sasaran.  

“Kita berharap bahwa Pusdatin nanti diefektifkan sesegera mungkin untuk meminimalisir data ganda sehingga dengan satu data ini diharapkan betul-betul tepat sasaran tidak akan pernah ada salah sasaran lagi. Jadi yang berhak menerima BST betul-betul merasa adanya kehadiran negara,” tutupnya. (cas/es)