Anggota Komisi IV DPR RI Renny Astuti saat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono beserta jajaran KKP, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9/2021). Foto: Runi/Man

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menetapkan pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6,11 triliun. Besaran anggaran ini lebih rendah dibandingkan dengan pagu anggaran KKP tahun 2021, yaitu Rp6,65 triliun. Anggota Komisi IV DPR RI Renny Astuti sangat menyayangkan terjadinya penurunan anggaran KKP pada tahun anggaran 2022. Padahal KKP merupakan salah satu sektor penggerak ekonomi masyarakat Indonesia saat ini.

Renny mengungkapkan hal tersebut pada Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono beserta jajaran KKP, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9/2021). Dalam Raker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini tersebut, Komisi IV DPR RI menyetujui pagu anggaran KKP Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6,1 triliun untuk sembilan eselon I di lingkungan KKP.

“Akan tetapi kami menyadari anggaran KKP tahun 2022 ini memang tidak dapat memenuhi seluruh harapan para pelaku sektor kelautan dan perikanan, namun demikian anggaran tersebut harus dimaksimalkan pemanfaatannya, terutama pada program bantuan pelaku sektor kelautan dan perikanan seperti nelayan, pembudidaya, petambak garam, hingga pelaku UMKM kelautan dan perikanan. Diharapkan sektor perikanan budidaya menjadi salah satu penopang kebangkitan ekonomi masyarakat di masa pandemi,” kata Renny.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu juga menyoroti program shrimp estate yang telah disampaikan KKP pada Raker-Raker sebelumnya, salah satunya pada 23 Agustus 2021.  “Dari bahan yang kami terima (pada Raker ini), ternyata tidak ada perubahan (besaran anggaran). Sehingga kami melihat tidak ada keberpihakan kepada nelayan dan pembudidaya. Karena itu kami juga menolak anggaran yang diajukan,” tegas Renny sembari menilai banyaknya antusiasme sejumlah pengusaha untuk ikut dalam program shrimp estate ini.

Sebagaimana diketahui, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono pada Raker dengan Komisi IV DPR RI pada akhir Juni lalu menyebutkan KKP menyiapkan anggaran sebesar Rp250 miliar pada tahun 2022 di Ditjen Perikanan Budidaya untuk membuat tambak udang skala besar atau shrimp estate. Rencananya shrimp estate akan dibuat 1 unit dengan luas tambak sebesar 100 hektare (ha). Shrimp estate disebut akan bekerja sama dengan petambak rakyat. Nantinya tambak rakyat yang telah rusak akan direvitalisasi dalam shrimp estate. (sf)