Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dalam Rapat Kerja bersama Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (22/9/2021). Foto: Arief/Man

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyoroti pagu anggaran tahun 2022 untuk Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Ia menilai pagu anggaran KSDAE untuk tahun mendatang sangat minim untuk mengelola wilayah seluas 27 juta hektar.

“Pagu anggaran untuk Ditjen KSDAE ini minim sekali. Mengelola 27 juta hektar, personelnya kurang, peralatannya kurang, biayanya per bulan satu hektarnya cuma Rp5.400. Peralatan tidak ada, mobil dan motor untuk patroli juga sudah tua semua,” kritik Sudin dalam Rapat Kerja dengan Menteri LHK beserta jajaran di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (22/9/2021).

Sudin pun menceritakan bahwa dalam pertemuan bersama kepala taman nasional, bupati, tokoh masyarakat di wilayah konflik gajah, mereka menyampaikan KLHK sulit menangani masalah yang mudah. Di antaranya seperti masuknya gajah ke wilayah huni masyarakat. Menurutnya, gajah tidak akan masuk ke kampung kalau makanannya cukup di hutan.

“Apa solusinya? Ya paling tidak tanamlah rumput gajah atau apalah kesukaan makanan gajah di wilayah-wilayah (konservasi). Jadi dia tidak cari makan keluar (wilayah konservasi). Apalagi kalau saat ini ditanami, yakin, pada saat musim hujan akan tumbuh,” saran Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI itu.

Sudin berharap KLHK dapat serius menyelesaikan permasalahan yang ada karena sehingga tidak menimbulkan konflik antara masyarakat dengan daerah. “Kalau gajah mati satu, dunia akan menyoroti. Itu jangan sampai terjadi. Begitu pula saran saya di Lampung itu, jadi korbannya gajah karena masuk ke kampung. Ini untuk jadi perhatian ini,” tutup Sudin.

Komisi IV DPR RI mengadakan Rapat Kerja bersama dengan Menteri LHK RI, membahas Penyesuaian RKA K/L 2022 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran. Pada rapat sebelumnya, Komisi IV meminta penjelasan atas rencana kerja anggaran KLHK tahun 2022 dengan kesimpulan : Komisi IV meninta KLHK mengoptimalisasi anggaran tahun 2021 dan meningkatkan alokasi di tahun anggaran 2022 dalam rangka mendukung prioritas pembangunan lingkungan hidup. (hal/sf)