Perlu Audit Kapasitas Produksi Pabrik Semen di Indonesia

22-09-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN RI dan Menteri Investasi/Kepala BKPM, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (22/9/2021). Foto: Geraldi/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk segera melakukan audit terkait kapasitas produksi pabrik-pabrik semen di Indonesia. Hal ini menyangkut rencana pembangunan pabrik semen di Kalimantan Timur.

 

Andre menilai, produksi semen di Kalimantan saat ini sudah mencapai 10,3 juta ton, dengan konsumsi semen di Kalimantan yang hanya 4 juta ton dalam setahun. Hal tersebut diungkapkan dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN RI dan Menteri Investasi/Kepala BKPM, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (22/9/2021).

 

"Dalam data yang saya dapatkan, kita bicara soal Kalimantan, saya ingin sampaikan, Kalimantan yang akan dibangun pabrik 12 juta ton itu di Kaltim Pak Bahlil, harus ketahui Kalimantan itu konsumsi semennya hanya 4 juta ton setahun," ungkap politisi Dapil Sumatera Barat I tersebut.

 

Produksi 10,3 juta ton tersebut, kata Andre berasal dari beberapa pabrik semen seperti Semen Indonesia, Semen Conch serta Semen Tonasa dan Bosowa. "Sekarang berarti oversupply 6 juta ton Pak Bahlil. Produksi pabrik semen baru di Kalimantan 12 jt ton. Pertanyaan saya untuk siapa?" tambahnya.

 

Sedangkan produksi semen di Indonesia sendiri, menurut politisi Fraksi Gerindra tersebut sudah mencapai antara 116 hingga 120 juta ton, dengan konsumsi baik dalam negeri maupun ekspor sebesar 70 juta ton dengan utilisasi pabrik semen menurut data Kemenperin dan Asosiasi Semen Indonesia yang hanya 60 persen.

 

"Dengan data Kemenperin dan Asosiasi Semen Indonesia, pertumbuhan semen kita sampai tahun 2025 itu hanya 4 persen. Otomatis utilisasi kita sampai 2025 itu 78 persen dan diprediksi sampai 2030 kita tidak perlu membangun pabrik semen baru," tandas Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu. (bia/sf)

BERITA TERKAIT
KAI Harus Hentikan Praktik Outsourcing dan Benahi Sistem Digitalisasi Tiket yang Rentan Disalahgunakan
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) membenahi secara serius manajemen...
Komposisi Direksi Baru KAI Bukan Seremonial, Harus Percepat Adaptasi dan Kebijakan Strategis
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengingatkan jajaran direksi baru PT Kereta Api Indonesia...
Legislator Dukung Wacana Penghapusan Tantiem dan Perampingan Komisaris BUMN
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat perhatian serius dari berbagai...
Jangan Kejar Profit Saja, KAI Harus Jadikan Tanggung Jawab Publik Sebagai Prioritas
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak...