Perlu Perbanyak Program Vaksinasi bagi UMKM di Daerah

21-09-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menkop-UMKM RI Teten Masduki beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senayan, Selasa (21/9/2021). Foto: Geraldi/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam meminta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah (Kemenkop-UKM) untuk memperbanyak program vaksinasi bagi pelaku UMKM di daerah. Sebab, menurutnya, sejauh ini kementerian tersebut baru memfokuskan program vaksinasi UMKM hanya di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, dan sebagainya.

 

“Sayangnya, yang kami lihat (program vaksinasi UMKM, red) ini hanya terjadi di kota-kota besar. Hanya di Jakarta, Surabaya, dan sebagainya. Yang kami harapkan bisa dilakukan di banyak daerah,” ujar Mufti dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menkop-UMKM RI Teten Masduki beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senayan, Selasa (21/9/2021).

 

Mufti menyebut di dapilnya, Jawa Timur II, terdapat salah satu kabupaten yang capaian angka vaksinasinya baru 20 persen hingga pekan kemarin. Angka tersebut, menurutnya, belum menyertakan warga yang berasal dari sektor UMKM. Karena itu, Mufti meminta sektor UMKM bisa mendapatkan prioritas untuk vaksinasi.

 

“Karena kami tidak yakin jatah vaksinasi yang dimiliki pemerintah daerah itu diprioritaskan untuk UMKM. Karena pasti prioritasnya untuk lansia dan orang-orang yang punya komorbid terlebih dahulu,” tandas Mufti.

 

Dengan adanya prioritas vaksinasi untuk UMKM ini, Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI tersebut berharap sektor UMKM dapat lebih menggeliat kembali sehingga mendorong perekonomian di masyarakat dapat tumbuh lebih cepat, terutama pedagang dapat lebih berani berjualan di pasar-pasar.

 

Dari data yang didapatkan pada Sabtu (11/9/2021) lalu, vaksinasi bagi UMKM sejauh ini masih diprioritaskan di Pulau Jawa, yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Untuk kebutuhan vaksinasi UMKM di luar Pulau Jawa akan difokuskan pasca Bulan September 2021. (rdn/sf)

BERITA TERKAIT
KAI Harus Hentikan Praktik Outsourcing dan Benahi Sistem Digitalisasi Tiket yang Rentan Disalahgunakan
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) membenahi secara serius manajemen...
Komposisi Direksi Baru KAI Bukan Seremonial, Harus Percepat Adaptasi dan Kebijakan Strategis
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengingatkan jajaran direksi baru PT Kereta Api Indonesia...
Legislator Dukung Wacana Penghapusan Tantiem dan Perampingan Komisaris BUMN
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat perhatian serius dari berbagai...
Jangan Kejar Profit Saja, KAI Harus Jadikan Tanggung Jawab Publik Sebagai Prioritas
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak...