Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Pertamina RU VI Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (16/9/2021). Foto: Jaka/man

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan, PT Pertamina RU VI Balongan perlu memperbaiki sistem manajemen pengelolaan akibat dampak dari kebakaran kilang minyak belum lama ini terjadi. Dirinya tidak menginginkan kejadian serupa terulang, apalagi hal tersebut menyangkut terhadap kedaulatan energi.

"Jangan sampai dalam waktu yang sangat pendek, terjadi kebakaran yang sama, jangan pula pada waktu terjadinya kebakaran terlambat menanganinya. Karena akan berimbas dan berefek kebakaran pada kilang-kilang lainnya, tentu akan mengganggu ketersediaan BBM di dalam negeri," ujar Herman saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Pertamina RU VI Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (16/9/2021).

Sebagai BUMN, di samping Pertamina harus menunjukkan performanya dengan baik pada semua sisi, baik itu manajemen keuangan, produksi, pemasaran dan tanggap darurat, Pertamina perlu menambah sumber daya manusia (SDM) dengan kualifikasi yang ketat. Sehingga betul-betul memahami manajemen kilang untuk menerapkan safety environment dan security dengan baik.

"Kalau pengalaman saya dulu di perusahaan minyak, kita harus betul-betul siap dengan kondisi dan keadaan tertentu. Ini yang betul-betul dan harus dipegang. Sehingga produksi tidak terganggu, pengembangan dapat dilakukan dan aktifitas masyarakat juga tidak terganggu karena terpenuhi kebutuhan bahan bakar minyak," imbuh Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI tersebut.

.

Menurut Herman, perlu juga dibenahi manajemen cashflow untuk rencana pengembangan kawasan. Direncanakan pertamina akan mengembangkan kawasan industri chemical dan petrochemical, di samping membangun perluasan kilang tahap 2 dan 3. "Jika berkaca pada insiden kebakaran yang terus berulang, kalau menangani kawasan yang sudah ada saja kedodoran, bagaimana akan menangani sesuatu hal yang lebih besar," ungkap legislator dapil Jabar VIII ini.

Ia meminta Pertamina antisipatif dengan dua kejadian sebelumnya. "Saya tahu persis apa yang sesungguhnya terjadi. Maka saya juga harus memberikan ruang yang cukup kepada manajemen untuk memperbaiki, termasuk dalam hal penanganan tidak boleh lambat. Karena untuk industri yang sangat rentan risiko, kalau kita tidak mampu melakukan pengelolaan dengan baik dan benar akan sangat bahaya," tutupnya. (jka/es)